Soal Hasil Survey Indikator, DPR: Kinerja Pemerintah di Bidang Ekonomi Buruk

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati

Jakarta, PONTAS.ID – Lembaga survei Indikator mengungkap persepsi negatif masyarakat terhadap upaya menekan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Berdasarkan hasil surveinya, 65 persen responden menyatakan kondisi ekonomi saat ini sangat buruk. Survei itu ditujukan untuk memotret persepsi publik terhadap mitigasi pemerintah dalam penanganan Covid-19. Survei ini juga menemukan masih tingginya persepsi negatif masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional di masa pandemi ini.

Menanggapi hasil survey tersebut, Anggota DPR dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menyampaikan pandangannya.

“Publik berhak untuk ‘beropini’ terkait kondisi ekonomi nasional. Apalagi, dari data-data yang ada, kondisi ekonomi negara kita saat ini memang tidak bisa dikatakan baik-baik saja,” kata Anis dalam keterangan pers, Kamis (22/10/2020).

Sebagaimana penilaian Fraksi PKS, Anis menegaskan ketidakberhasilan pemerintah mencapai target-target ekonominya menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah selama ini.

“Ketidakberhasilan yang demikian, menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah selama masa kampanye,” jelasnya.

Pada saat yang sama, Anis menggarisbawahi kegagalan tersebut menunjukkan pemerintah tidak mampu memenuhi ekspektasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan. “Bahkan, Indonesia semakin dekat dengan jebakan negara berpendapatan menengah,” katanya.

Anggota Baleg DPR ini juga mengatakan Fraksi PKS mencatat ketidakberhasilan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi diantaranya karena struktur ekonomi nasional terus bergantung pada sektor konsumsi.

Porsi konsumsi rumah tangga terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2019 mencapai 56,62 persen, meningkat dari 55,76 persen pada 2018. Hal ini menunjukkan ekonomi nasional semakin rapuh karena bergantung pada daya beli. Peranan belanja pemerintah hanya 8,75 persen. Angka ini sangat rendah untuk mendukung ekspansi pemerintah.

Sementara itu, menurut angka realisasi LKPP tahun 2019, realisasi belanja negara mencapai Rp2.309 triliun. Angka tersebut mencapai 14,58 persen dari PDB tahun 2019 sebesar Rp15.833 triliun.

“Dengan memerhatikan angka tersebut, terlihat bahwa kualitas belanja pemerintah cukup buruk. Gap antara potensi ideal dengan realisasi sekitar 6 persen. Dan ini bukan angka yang baik,” tegas Anis.

Sementara itu, survey Indikator juga menyebutkan bahwa 60,4 persen responden menginginkan pemerintah lebih memprioritaskan masalah kesehatan ketimbang masalah ekonomi.

Terkait dengan hal ini, Anis menyatakan ia sangat setuju dengan keinginan responden itu. “Menurut saya, kesehatan menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa masyarakat sehat, upaya pemulihan ekonomi tak akan berjalan maksimal,”katanya.

Anggota Komisi XI DPR menjelaskan, kepercayaan masyarakat untuk bepergian hingga berbelanja akan muncul bila kondisi kesehatan terjaga. Tanpa kesehatan, masyarakat tidak akan merasa aman, terutama kelompok menengah atas dan dampaknya mereka akan mengurangi konsumsi. “Mereka akan menahan belanja dan cenderung menyimpan uangnya di bank,” ujarnya.

Anis kembali menilai, keinginan 60,4 persen responden yang menginginkan pemerintah lebih prioritaskan masalah kesehatan ketimbang ekonomi, sebenarnya selaras dengan pandangan presiden Jokowi.

Dimana Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 juga menyatakan pemerintah memprioritaskan aspek kesehatan ketimbang ekonomi dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Pertanyaannya, sejauh mana pernyataan Presiden itu diimplementasikan oleh para bawahannya?” tandas Anis.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Idul HM

Previous articleProyek Tol Rusak Jalan, Wali Kota Tebingtinggi Tegur Kementerian PUPR
Next articleESDM Finalisasi Perpres Tarif EBT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here