Hari Santri, MPR: Jihad Harus Dimaknai Bela Tanah Air

Ahmad Basarah
Ahmad Basarah

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengajak semua pihak memperingati Hari Santri 22 Oktober yang lahir berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 dalam semangat bela negara dan cinta Tanah Air.

Hari Santri diperingati untuk mengenang Fatwa Resolusi Jihad Fii Sabilillah oleh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Saat itu, setiap muslim dan muslimat wakib mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gempuran tentara sekutu atas dasar keimanan pada Allah SWT dan cinta Tanah Air.

Basarah menjelaskan dalam fatwa tersebut, KH Hasyim Asy’ari mengungkapkan ‘hubbul wathan minal iman’ yang artinya cinta Tanah Air adalah bagian dari iman, bela negara adalah bagian dari menjalankan syariat agama.

“Karena itu, kata ‘jihad’ yang artinya bersungguh-sungguh seharusnya selalu dimaknai positif bersungguh-sungguh melakukan kebaikan di jalan Allah, termasuk mencintai tanah air demi kebaikan bangsa,” ujar Ahmad dalam keterangannya, Kamis (22/10/2020).

Basarah mengatakan Hari Santri lahir bukan hanya bagian dari upaya Presiden memenuhi janji kampanye Pemilu 2014, namun lebih dari itu. Keppres Hari Santri adalah pengakuan negara terhadap peran, jasa, dan kontribusi seluruh ulama Tanah Air dalam berjihad, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Menurutnya, pertempuran Surabaya 10 November 1945 yang heroik tidak akan pernah terjadi tanpa fatwa perang sabil yang diserukan KH Hasyim aSy’ari dan alim ulama di Jawa-Madura. Fatwa ini menjadi landasan moril sekaligus spiritual untuk menggelorakan api perjuangan rakyat Indonesia.

“Inilah hasil ijtihad alim ulama yang menempatkan ajaran agama dan semangat kebangsaan dalam satu tarikan nafas. Jihad harus dimaknai sebagai bela tanah air,” kata Ahmad lebih lanjut.

Politikus PDIP ini mengatakan latar belakang ditetapkannya keputusan politik ketatanegaraan Hari Santri bermula saat dirinya mendampingi Presiden memperingati haul pendiri NU dan Bung Karno di Jawa Timur pada 27 Juni 2014.

Kala itu, Joko Widodo kapasitasnya masih calon Presiden berkunjung ke Pesantren Babussalam di Jalan Hasyim Asy’ari, Banjarejo, Malang, Jawa Timur. Joko Widodo di hadapan pengasuh Pondok Pesantren Babussalam, KH Thoriq Bin Ziad, juga alim ulama dan ribuan pendukungnya menandatangani kontrak politik kesanggupan menetapkan 1 muharram sebagai Hari Santri jika kelak memenangkan Pemilu 2014.

“Ide awalnya memang hari santri direncanakan diperingati setiap 1 Muharram seperti yang tertera dalam kontrak politik itu. Namun, dalam perjalanannya, Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri yang tentu saja dengan pertimbangan matang,” tambahnya.

Setelah kontrak politik tersebut direalisasikan, Ahmad mengajak seluruh pihak mengenang peran alim ulama dan tokoh-tokoh bangsa lainnya dalam proses merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Ia menegaskan diterimanya Pancasila seabgai dasar negara dengna menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa di sila pertama sebagai dasar dan ideologi negara merupaan hasil ijtihad para alim ulama.

“Ada peran KH Wahid Hasyim di situ, juga ada kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dan jasa Kasman Singodimedjo serta tokoh-tokoh bangsa lainnya. Bahkan negara telah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Kasman Singodimedjo melalui Keppres Nomor 123/TK/Tahun 2018 atas jasanya menjadi jembatan pemersatu antara Golongan Islam dan Golongan Kebangsaan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945,” paparnya.

Dalam peringatan Hari Santri, ia mengapresiasi dua organisasi besar nasional, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU telah meneguhkan komitmennya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam Muktamar ke-27 Situbondo 1984, sedangkan Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 di Makassar untuk menegaskan Pancasila adalah darul ahdi (negara kesepakatan) wa syahadah (dan tempat kesaksian).

“Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila adalah kalimatun sawa, titik temu di antara perbedaan yang ada. Inilah khittah bangsa Indonesia, negara nasional-religius. Marilah kita warisi api perjuangan para pendiri bangsa, jangan ambil abunya,” tandasnya

Penulis: Luki Herdian

Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here