PKS Desak Luhut Awasi Kinerja Smelter Tembaga Freeport

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memperhatikan kinerja semua smelter tambang, mulai dari timah hingga tembaga.

Menurut Mulyanto, jika Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang serius dengan program hilirisasi hasil tambang, harusnya yang diawasi tidak saja kinerja smelter nikel tapi juga smelter tembaga lainnya.

“Perhatikan kinerja semua smelter tambang, mulai dari smelter timah hingga tembaga,” kata Mulyanto, Selasa (15/9/2020).

Asal tahu saja, smelter adalah fasilitas untuk memurnikan hasil tambang dari berupa bijih logam menjadi logam. Dengan permurnian ini, maka Indonesia tidak lagi mengekspor bijih tambang atau konsentrat tembaga, namun hasil produk hilirisasinya yang bernilai tambah lebih tinggi.

Harapannya dengan menggunakan fasilitas smelter dalam jangka panjang tersebut, maka neraca transaksi perdagangan ke depannya akan lebih positif.

“Pemerintah perlu ekstra kerja keras di tengah pandemi Covid-19 ini, agar kinerja smelter dapat berjalan sesuai target, sebab masih banyak masalah yang dipertanyakan publik terkait kinerja smelter ini,” imbuh Mulyanto.

Mulyanto berpendapat, secara konsepsional program hilirisasi produk tambang melalui smelter ini akan memunculkan efek berlapis bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Efek berlapis tersebut, lanjutnya, adalah seperti diperolehnya produk turunan logam lain misalnya kabel dan asam sulfat, tumbuhnya usaha rantai pasok, tumbuhnya industri terkait di hilir, terbukanya lapangan kerja baru, serta peningkatan keterampilan SDM dan alih teknologi dalam negeri.

Mulyanto menyayangkan bahwa progres pembangunan smelter tembaga seperti jalan di tempat. Sampai dengan bulan Juli 2020, pembangunan smelter baru PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik baru mencapai 5,86 persen dari target yang seharusnya 10,5 persen.

Bila tidak tercapai, lanjutnya, maka ia berpendapat agar sanksinya adalah penghentian sementara persetujuan ekspor konsentrat mereka, serta membayar denda administratif.

“Pemerintah harus tegas menyikapi masalah ini. Gunakan aturan hukum yang berlaku. Jangan terlalu banyak pemakluman menghadapi perusahaan-perusahaan tambang,” tandas Mulyanto.

Lebih lanjut, Pemerintah pun diminta tidak lembek, apalagi ikut melanggar UU tersebut. Sanksi atas pelanggaran PTFI ini harus segera diputuskan, sebagai wujud konsistensi Pemerintah dalam penegakan hukum.

“Kalau Pemerintah tidak konsisten terhadap aturan yang ada, jangan heran kalau pengusaha tambang, ogah-ogahan dalam membangun fasilitas ini dan menuntut untuk dapat mengekspor konsentrat, karena dalam jangka pendek mereka merasa lebih mudah dan lebih untung dengan menjual hasil tambang apa adanya,” pungkas Mulyanto.

Penulis: Riana

Editor: Luki H

Previous articlePHE WMO Siap Aktifkan Anjungan Lepas Pantai PHE-12
Next articleGandeng GKI, UPRS Jatinegara Barat Dirikan Sanggar Belajar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here