Sidang Tahunan Diatur UU, Bukan Tatib MPR

Arsul Sani dan Saifudin dalam diskusi Empat Pilar MPR
Arsul Sani dan Saifudin dalam diskusi Empat Pilar MPR

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua MPR, Arsul Sani mengatakan, sidang tahunan MPR diatur undang-undang, bukan dengan Tatib MPR RI,

Menurutnya, tatib MPR, karena kurang kuat, apalagi MPR ini mengatur lembaga negara lain untuk melaporkan kinerjanya setiap tahun, sekaligus agar MPR RI tidak terkesan menjadi lembaga tertinggi negara.

Kalau aturan UU itu bisa diwujudkan, maka sistem demokrasi akan lebih baik, karena rakyat akan lebih tahu dan memahami apa saja yang sudah dikerjakan oleh lembaga negara seperti MPR RI, DPR RI, DPD RI, Kepresidenan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY).

Pimpinan MPR dan lembaga negara tersebut sebelumnya sudah sepakat kalau setiap lembaga itu akan menyampaikan laporan kinerjanya sendir-sendiri, tapi akibat pandemi Covid-19, maka laporan itu cukup disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “MPR ingin agar sidang tahunan MPR RI ini tidak terkesan seremonial,” kata Arsul dalam diskusi Empat pilar MPR RI “Sidang Tahunan MPR RI: Konvensi Ketatanegaraan Dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara’ bersama Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan pengamat politik dari Universitas Mercu Buana, Saifudin, Jumat (17/7/2020)

“Sidang tahunan MPR biasanya digelar setiap tanggal 16 Agustus, tapi karena bertepatan dengan hari Minggu, maka digelar pada Jumat (14/8). Dimana Presiden RI akan menyampaikan pokok-pokoknya saja dari apa yang telah dikerjakan oleh lembaga negara tersebut,” sambung Sekjen PPP ini.

Sedangkan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya hanya sebagai fasilitator sidang tahunan yang hanya akan dihadiri oleh 305 orang yang diundang tersebut. Seperti pimpinan MPR, DPR RI, DPD dan lembaga negara lainnya.

“Sidang ini hanya sekitar tiga hingga empat jam, dari pagi hingga Dzuhur. Rakyat diharapkan mendapat informasi dan bermanfaat. Setelah sidang, masyarakat bisa memberikan masukan kalau ada yang dinilai tidak tepat terhadap kedelapan lembaga negara itu,” tutur Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.

Sementara itu, Pengamat Politik Saifudin berharap sidang tersebut tidak saja 8 lembaga negara melainkan diperluas lagi dengan Kementerian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. “Kalau bisa dipelruas lagi, tak hanya delapan,” tuturnya.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Stevany

Previous articleAzis Syamsuddin Bantah Menolak Tandatangani Surat Komisi III
Next articlePenuhi Pasar Domestik hingga Ekspor, Kemenperin Dorong Pengembangan Sepeda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here