DPR Minta Keberpihakan OJK Pada UMKM dalam Program PEN

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati

Jakarta, PONTAS.ID – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat ini membutuhkan anggaran hampir Rp 700 Triliun, mendapat tanggapan dari anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati.

Sebelumnya, Menteri Keuangan dalam Rakornas Internal Pemerintah Tahun 2020, Senin (15/6/2020), dana pemulihan ekonomi yang dibutuhkan saat ini sebesar Rp 686 triliun. Nilai ini membengkak dari anggaran sebelumnya senilai Rp 677,2 triliun.

Alokasi anggaran tersebut yaitu untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 598 triliun dan biaya kesehatan senilai Rp 88 triliun. Menkeu menjelaskan anggaran pemulihan ekonomi akan terus bergerak mengingat dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) yang terus dinamis.

Dari jumlah anggaran tersebut, Anis mengkritisi alokasi anggaran yang diberikan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Menurutnya, UMKM mempunyai peran penting dan strategis di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengutip data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit.

Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, dan Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% tenaga kerja nasional. Dan sumbangan terhadap PDB (product domestic bruto) pada tahun 2019 mencapai 60,34 persen.

Sementara itu data Kemkominfo menyebutkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 9,61 juta unit umkm sudah memanfaatkan platform online.

Lebih spesifik, politisi PKS ini mempertanyakan keberpihakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam program yang digulirkan untuk UMKM.

“Apakah program untuk UMKM hanya relaksasi kredit untuk nilai kredit dibawah 10 Milyar dengan penundaan cicilan satu tahun, atau adakah program lain?,” kata Anis di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Anggota DPR dari dapil Jakarta Timur ini juga mengingatkan OJK untuk memperlihatkan keberpihakannya kepada rakyat kecil melalui kebijakan untuk UMKM. Hal ini didasari dengan mengingat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang sangat besar.

“Sehingga kenaikan anggaran pemulihan ekonomi yang demikian besar tidak hanya dirasakan oleh korporasi,” ujarnya.

Masih seputar isu ekonomi nasional, ia juga menyoroti sikap BPK yang mengungkapkan kepada publik mengenai kelemahan OJK dalam pengawasan terhadap 7 bank. Walaupun tidak berapa lama berselang BPK meralat pernyataannya dan menyatakan sudah dilakukan follow up, namun hal ini menyisakan tanya di benak public. “Banyak orang bertanya-tanya, apa yang terjadi?” ungkapnya di Jakarta (15/6/2020).

Mengenai lemahnya pengawasan ini, ia menegaskan harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh OJK karena tugas utama OJK adalah pengawasan.

“Berita mengenai kelemahan pengawasan ini bukan yang pertama. Jadi OJK perlu berbesar hati untuk mau memperbaiki kinerja pengawasannya ke depan,” katanya mengakhiri.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Stevany

orang miskin yang belum terdata,” pungkasnya

Previous articleDPR Minta Pemerintah Cabut Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Next articleKena PHK, Seluruh Karyawan Grab Diberi Laptop Sebagai Kado Perpisahan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here