Golkar Siap Tarik Pasal Mengatur soal Pers di RUU Ciptaker

Firman Soebagyo
Firman Soebagyo
Jakarta, PONTAS.ID – Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan siap menarik pasal-pasal yang mengatur soal kinerja pers dalam Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.
“Kemandirian dan kebebasan pers itu sangat penting bagi Fraksi Partai Golkar, tidak bisa ditawar-tawar lagi,” kata Anggota Baleg dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo dalam rapat Badan Legislasi bersama konstituen pers pada Kamis (11/6/2020).
Firman menegaskan, Undang – undang no. 40 tahun 1999 tentang Pers telah mengatur mekanisme kerja soal pers baik berupa sanksi maupun teknis lainnya. Di samping itu, Pers juga telah memiliki kode etik tersendiri yang dipegang oleh insan pers.
Maka itu, kata Firman, sikap Fraksi Golkar tetap menegaskan kembali terkait dengan ketentuan mengenai pers akan disampaikan secara resmi dari partai Golkar melalui rapat kerja dengan pemerintah untuk didrop dari RUU Cipta Kerja ini.
“Ini komitmen kami dari awal dan kami telah mendapat perintah dari partai Golkar meminta supaya ini didrop dari RUU Cipta Kerja ini,” ujar Firman.
Di samping itu, Firman tetap mendorong pers berdaulat dan demokratis dalam pemberitaan. Ia juga mengimbau pers untuk terap menjunjung tinggi asas subjektivitas tanpa adanya unsur pesanan dan kepentingan kelompok tertentu.
Untuk diketahui, Pers mempermasalahkan dua pasal yang sudah diatur dalam UU no. 40/1999 tentang Pers bersinggungan langsung dengan sejumlah pasal di Omnibus Law. Pasal tersebut adalah pasal 11 dan 18 UU no.40/1999.
Pasal 11 dalam UU Pers mengatur soal penanaman modal asing berbunyi “Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.” Adapun perubahannya di RUU Omnibus Law Cipta Kerja berbunyi, “Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.”
Frasa ‘pemerintah pusat mengembangkan usaha pers’. “Ini menimbulkan pertanyaan. Jadi seperti ingin memberikan peran baru pada pem pusat dalam mengembangkan pers,” kata dia.
Pihak pers juga menyoal permasalahan soal kenaikan denda pada pihak menghalangi kinerja pers, maupun perusahaan pers melakukan pelanggaran. Sebab, dari segi penegakkan hukum pers, polisi lebih sering menggunakan pidana umum pada pihak menghalangi kinerja jurnalistik. Sementara itu, denda bagi perusahaan pers juga dinilai terlalu besar.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Hendrik JS
Previous articleAgar Tepat Sasaran, Pemko Tebing Tinggi Lakukan Pemutakhiran Data Penerima Bansos
Next articleKini Website dan Pelayanan Karantina Denpasar Gunakan Tiga Bahasa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here