Jakarta, PONTAS.ID – Anggota DPD, Abdul Hakim mendesak pemerintah menggunakan satu data dalam memberikan bantuan Sosial terdampak covid 19.
Abdul Hakim menegaskan dirinya dalam melakukan tugas pengawasan terkait UMKM terdampak Covid-19 dan anggaran desa untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak covid-19.
Salah satu peserta mengungkapkan pelaksanaan pembagian BLT ini masih terkendala pada data yang tidak update.
“Data yang dipakai tahun 2013, ada yang sekarang sudah meninggal, ada yang sudah jadi PNS dan perubahan status lainnya,” kata Abdul Hakim, Minggu (17/5/2020).
Sementara peserta lain mengusulkan agar memperkuat posisi BUMDes dengan menstimulus para pelaku UMKM. “Ini jauh lebih baik di bandingkan selalu membagi bantuan sosial yang tidak tahu kapan berakhirnya,” ujarnya.
“Saya mendukung program satu data yang terus di update dan adanya satu komando, sehingga tidak terjadi kekisruhan, dan pembagiannya pun tepat sasaran,” ungkap Abdul Hakim.
“Pelaku UMKM juga harus terus diberikan dukungan agar bisa bangkit, karena merupakan tulang punggung perekomian nasional,” tegas senator Lampung tersebut.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Idul HM
