Bandara Soetta Padat, DPR: Pemerintah Lebih Utamakan Ekonomi

Penumpukan penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Kamis, (14/5/2020)(Twitter/@adriansyahyasin)

Jakarta, PONTAS.ID –  Penumpukan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyusul diberlakukannya pelonggaran transportasi umum oleh Pemerintah Pusat di tengah aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat disesalkan.

Anggota Komisi V DPR RI, Irwan Fecho, menyebut, Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan keselamatan masyarakat dengan konsisten menerapkan PSBB di tengah pandemi Covid-19.

Irwan beranggapan, dengan adanya kejadian tersebut, seolah Pemerintah saat ini lebih mengutamakan kekuasaan dan ekonomi di dalam negeri dibandingkan dengan keselamatan rakyat. Padahal menurutnya, pemerintah sudah sering diingatkan, pandemi Covid-19 in sudah menghaadirkan permasalahan serius bagi banyak negara.

“Kalau persoalannya ekonomi, kan sebenarnya sudah ditangani dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp405 triliun. Untuk itu, saya meminta Pemerintah menguatkan PSBB dalam memerangi Covid-19. Serta, tanpa mengeluarkan kebijakan yang keliru seperti saat ini dengan melonggarkan transportasi umum,” tandas Politisi Fraksi Demokrat itu, Jumat (15/5/2020).

Irwan melanjutkan, dalam  APBN, terjadi penghematan dengan refocusing dan realokasi anggaran. Artinya, langkah pemerintah jika alasannya ingin menyelamatkan sektor ekonomi, menurut Irwan sebenarnya lebih dari cukup berupa cadangan anggaran dan lainnya

“Ini kan lebih ke stimulus ekonomi. Lalu, harga BBM tidak turun. Padahal minyak dunia turun dan ditambah iuran BPJS Kesehatan dinaikkan. Maka, saya minta Pemerintah secara tegas untuk segera mencabut surat edaran sampai dengan kita melewati puncak kurva dan cenderung turun, barulah kita longgarkan,” pungkas legislator dapil Kalimantan Timur tersebut.

Diketahui, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Melalui adanya surat edaran tersebut, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan transportasi umum, dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

Penulis: Riana

Editor: Luki H

Previous articleCek! Token Listrik Gratis Mei Sudah Bisa Diakses, Begini Caranya
Next articleAda Pandemi, Asosiasi Pers Desak Pemerintah Beri Insentif ke Media