Kontraktor DKI Tak Bayar Upah Pekerja, Taufik: Black List!

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mendesak Pemprov DKI Jakarta memasukkan PT BCK ke dalam daftar hitam (black list) lantaran tidak memberikan upah pekerja proyek sekolah di Ibu Kota.

“Apalagi sampai sempat ada penyegelan gedung sekolah. Ini tidak boleh terjadi,” katanya.

Sebelumnya ratusan pekerja Rehab Total Gedung Sekolah Paket 2 Jakarta Pusat II berharap kontraktor utama (main contractor) segera melunasi sisa pembayaran gaji lantaran kesulitan ekonomi yang dialami pasca merebaknya Covid-19.

“Kami berharap pihak pemborong dapat memenuhi janjinya, karena para pekerja proyek sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi disaat – saat sulit seperti sekarang ini,” ujar Sugiyanto mandor proyek Rehab Total Gedung SDN Sunter Jaya 09 melalui selulernya, Senin (27/4/2020).

Sugiyanto menerangkan, dari total Rp 1.3 Miliar, PT BCK baru membayar 45 persen. Sedangkan kekurangnya sekitar Rp.700 jutaan yang dijanjikan oleh PT BCK akan dilunasi pada awal bulan ini.

“Setelah dilakukan kesepakatan sebelumnya, pihak PT BCK hanya sanggup membayar setengahnya dan sisanya dijanjikan dilunasi pada awal bulan Mei,” katanya.

Segel Sekolah
Beberapa waktu lalu, Sugiyanto bersama ratusan pekerja proyek menyegel Gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sunter Jaya 09, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa (14/4/2020).

“Gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan sebanyak Rp.1,5 miliar untuk 500 pekerja proyek di empat gedung sekolah DKI Jakarta,” terang Sugyianto ketika itu.

Sugiyanto mengatakan, gedung sekolah tersebut meliputi, SDN 09 Sunter Jaya, SDN 07, SDN 01 dan SMKN 71 Jakarta yang kesemuanya dikerjakan oleh PT BCK selaku pemenang tender. “Kami berharap PT BCK segera membayar hak-hak para pekerja. Kasihan mereka juga butuh makan apalagi kondisi seperti sekarang ini,” keluhnya.

Tak hanya gaji buruh saja, keluhan senada disampaikan Umar selaku suplier. Ia mengaku tagihan yang saat ini belum dibayarkan kepadanya sebesar Rp.200 juta.

“Aksi yang kami lakukan hari ini bentuk protes terhadap PT BCK karena tidak adanya kepastian perusahaan ataupun kejelasan pembayaran,” imbuhnya.

Lepas Tangan
Sementara Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana ketika dimintai tanggapannya meminta wartawan agar menanyakan langsung ke anak buahnya. “Bisa menghubungi Sarana dan Prasarana (Kabid Sarpras) Dinas Pendidikan ya,” jawabnya singkat.

Namun, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Sulitiono menolak menanggapi. Budi meminta agar wartawan mengonfirmasi langsung ke perusahaan pemenang tender.

Hingga berita ini dipublikasikan PT BCK belum memberikan tanggapan. PONTAS.id masih terus menghubungi pihak BCK.

Merujuk laman resmi sistem pengadaan Pemprov DKI Jakarta, www.lpse.jakarta.go.id disebutkan lelang proyek “Rehab Total Gedung Sekolah Paket 2 Jakarta Pusat II, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, RKB SMPN 210, USB SMKN 69, USB SMKN 70, dan USB SMKN 71” ini dimenangkan oleh PT. Bangun Cipta Kontraktor.

Proyek ini diteken dengan nilai kontrak sebesar Rp.402,6 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

Penulis: Suwarto/Edi Prayitno
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here