Bupati Tangerang Terbitkan Surat Edaran Kerja dari Rumah

Tigaraksa, PONTAS.ID – Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar mengeluarkan surat edaran perihal penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Jumat (20/3/2020).

Adapun, surat edaran tersebut diterbitkan alam rangka meningkatkan lanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) No 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Menurut Zaki, hal pokok yang diatur dalam surat edaran yang bernomor 443.2/1075-Bag.Um tersebut, yaitu:

A. Prinsip utama penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang adalah:

1. Memastikan pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa.

2. Dilaksanakan sesuai dengan standar pencegahan penularan Virus Corona, yaitu perangkat daerah yang memberikan pelayanan bersifat administratif sebelum dilakukan penyerahan berkas kepada petugas, pengunjung diwajibkan pengukuran suhu tubuh dengan alat pengukur suhu tubuh serta cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun antiseptik yang disediakan atau hand sanitizer, petugas menerima berkas wajib menggunakan masker kesehatan.

B.  penyelenggaraan penyesuaian sistem kerja dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pegawai yang dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah tempat tinggal atau work from home adalah:

  • Pegawai yang mempunyai riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 Hari kalender
  • Pegawai yang kondisi kesehatan keluarganya dalam status pemantauan atau diduga terjangkit Virus Corona
  • Pegawai yang dalam kondisi sakit
  • Pegawai yang lingkungannya terdampak Virus Corona
  • Pegawai wanita yang sedang hamil dan menyusui
  • Bagi wanita yang mempunyai anak balita dan usia sekolah dasar
  • Pegawai dengan domisili di luar wilayah kabupaten Tangerang

2. Pegawai yang wajib masuk itu pejabat pimpinan tinggi Pratama administrator Camat Lurah dan pegawai pada Dinas Kesehatan, DPMPTSP, RSUD Puskesmas, BPBD, Satpol PP, Dishub, Disdukcapil, Petugas Kebersihan, dan Petugas Lapangan.

3. Pengaturan pegawai dalam jabatan pengawas dan pelaksana yang dapat bekerja di rumah diserahkan kepada Kepala OPD masing-masing tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan operasional organisasi yang ditetapkan dengan surat perintah.

4. Atasan langsung wajib memantau kinerja pegawai yang bekerja di rumah melalui Si Pendekar.

5. Kewajiban pegawai yang bekerja di rumah:

  • Melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya dengan melaporkan hasil pekerjaan melalui Si Pendekar
  • Mengaktifkan alat komunikasi dan fungsi layanan lokasi
  • Tetap berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak izin pimpinan
  • Pegawai yang melaksanakan tugas di rumah tetapi tidak berada di rumah dan tidak melapor kepada pimpinan maka dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan yang berlaku
  • Apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pimpinan maka Wajib hadir

6. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah tetap mendapatkan TPBK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

7. Dalam hal menyelenggarakan rapat atau kegiatan lain agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat atau Social Distancing.

8. Menunda atau membatalkan perjalanan dinas atau kunjungan kerja dalam dan luar negeri serta tidak menerima kunjungan kerja.

9. Menunda atau membatalkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan terjadinya perumusan banyak orang sehingga tidak memungkinkan dilakukannya tindak kewaspadaan dan pencegahan penularan Virus Corona.

10. Seluruh ASN agar menghindari kontak fisik dan menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sebagai informasi, surat edaran ini mulai berlaku tanggal 18 Maret s.d 30 Maret 2020.

Menurut Zaki, pegawai yang dapat melaksanakan kerja di rumah diantaranya wanita hamil dan menyusui, pegawai wanita yang memiliki balita dan anak sekolah, pegawai yang mempunyai riwayat perjalanan keluar negeri dalam 14 hari, pegawai yang keluarganya dinyatakan orang dalam pengawasan (ODP), serta pegawai dalam kondisi sakit.

“Pengaturan pegawai jabatan pengawas dan pelaksana untuk bekerja di rumah diserahkan kepada OPD masing-masing dengan pertimbangan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” kata Zaki.

Sementara itu, Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian, Pelatihan Sumber Daya Manusia), Hendar Herawan, mengungkapkan, pegawai yang wajib masuk kerja itu pejabat pimpinan tinggi Pratama, Administrator, Camat, Lurah, pegawai Dinas Kesehatan, DPMPTSP, RSUD, Puskesmas, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Disdukcapil, petugas kebersihan serta petugas lapangan pekerjaan umum.

“Pegawai yang melaksanakan kerja di rumah harus mendapatkan pengawasan dari atasannya langsung melalui sistem Si Pendekar, dan mengaktifkan alat komunikasi, dan apabila diminta hadir maka wajib masuk,” tutup Hendar.

Penulis: Liston Simarmata

Editor: Riana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here