Jakarta, PONTAS.ID -Warga Negara Indonesia (WNI) yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau COVID-19, kian hari terus bertambah. Lebih memperihatinkan lagi adalah ditemukannya pasien positif COVID-19 yang terpapar penularan lokal.
Ketua DPR, Puan mengatakan, penanganan kasus ini tidak bisa ditunda lagi, kondisi darurat membutuhkan gerak cepat dari pemerintah yang terukur, terkoordinasi dan sesuai standar protokol badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO).
Apalagi, menurut Puan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di media menyatakan pemerintah masih membahas pembentukan satgas terkait penanganan COVID-19.
“Saya selaku ketua DPR RI, sejak wabah ini merebak, berkali-kali mengingatkan pemerintah agar segera membentuk Tim Nasional penanganan wabah virus corona, yang bersifat terpusat agar penanganannya terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi,” ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (11/3/2020).
Dalam operasionalnya, lanjut Puan yang juga mantan Menko PMK itu mengatakan, tim nasional ini dapat berbentuk Satuan Gugus Tugas yang bersifat lintas kementerian dan lintas daerah, sehingga upaya-upaya penangannnya terukur dan memenuhi protocol standar WHO.
“Namun tentunya, gerak cepat dan kesigapan penanganan dampak virus corona ini harus dilakukan secara cermat tanpa menimbulkan kepanikan di masyarakat,” pesannya.
Disamping itu, DPR masih menurut Puan, juga mendesak pemerintah meningkatkan penapisan massif untuk mencegah penyebaran virus corona. Proses screening dan pengambilan sampel warga yang terindikasi gejala virus corona harus diperbanyak, sehingga meminimalisir kebocoran data warga yang terpapar COVID-19.
“Tetapi, proses penapisan massif ini harus diikuti langkah-langkah isolasi yang disiplin kepada mereka yang positif korona dengan mencegah pergerakan mereka, sehingga mengurangi resiko penularan lokal,” imbuhnya.
Bahkan, Puan menyarankan kepada Pemerintah RI untuk segera bekerja sama dengan komunitas-komunitas internasional dalam upaya mengatasi wabah korona, termasuk mengadopsi pengalaman-pengalaman negara lain yang berhasil meredam wabah COVID-19 tanpa korban jiwa.
“Kami juga meminta anggota-anggota DPR yang sedang reses di dapil (daerah pemilihan) masing-masing untuk pro-aktif membantu mencegah penyebaran virus corona. Kami berharap para anggota DPR dan tim-nya aktif memantau, mendata, lalu melaporkan warga yang terindikasi gejala-gejala virus corona kepada petugas kesehatan setempat,” pintanya.
Selain itu, tambah Ketua bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan itu, rumah-rumah aspirasi serta posko-posko Anggota DPR di dapil masing-masing bisa diaktifkan sebagai posko pemantauan, sekaligus posko sosialisasi pencegahan wabah virus corona.
“DPR RI lewat komisi terkait segera merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penindakan penyebaran virus corona bersama kementerian terkait,” ucapnya.
Bahkan, dirinya juga mengatakan, DPR RI juga akan mengoptimalkan fungsi pengawasan agar langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi wabah korona berjalan efektif, maksimal, terkoordinasi, serta memenuhi protokol pencegahan dan penindakan sesuai standar WHO.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada petugas kesehatan, para dokter, perawat, dan pihak-pihak yang telah bekerja optimal mengatasi wabah korona di negara kita tercinta. Masyarakat dapat membantu mereka dengan cara menerapkan pola hidup sehat dan bersih untuk mencegah penyebaran virus corona,” tutup Puan Maharani.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Hendrik JS
