Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi VI DPR, Mohamad Toha menyampaikan Menteri BUMN Erick Thohir hendaknya benar-benar menjalankan fungsinya sebagai ‘bapak’ dari perusahaan-perusahaan milik negara dengan tidak membiarkan mereka bertarung sendirian saat ada persoalan.
“Dalam arti, Menteri BUMN beserta jajarannya tidak berpangku tangan terhadap masalah yang dihadapi perusahaan-perusahaan BUMN,” kata Toha saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Misalnya, ketika Bulog tidak mendapat penugasan turut menyediakan beras dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kementerian Sosial tidak ada upaya dari Menteri BUMN sebelumnya untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan Menteri Sosial.
“Otomatis beras yang dimiliki Bulog tidak terserap yang akhirnya merugikan perusahaan tersebut. Mestinya kan, Menteri BUMN ketemu Menteri Sosial bahwa Bulog turut dilibatkan dalam BPNT,” papar politisi PKB ini.
Menurut Toha, hal sama juga bisa dilakukan Menteri BUMN terkait persoalan Semen Indonesia yang kewalahan menahan gempuran semen asal Cina.
Diketahui, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk meminta pemerintah mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2018 tentang impor klinker dan semen. Aturan tersebut mempermudah masuknya semen impor, terutama cari China yang harganya sangat murahnya.
“Kan bisa Menteri BUMN komunikasi langsung dengan kementerian terkait. Jangan biarkan BUMN-BUMN ini bertarung sendirian ketika ada persoalan dengan kebijakan dari kementerian lainnya,” tegas Toha.
Meski begitu, Toha mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Menteri BUMN saat ini dalam menata kembali bisnis di perusahaan BUMN.
“Semoga penataan itu bukan hanya punishment-nya saja, tapi juga reward dan pendampingan ketika ada persoalan terkait kebijakan di kementerian lain,” pungkas Toha.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Riana
