Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengaku kecewa tidak adanya alat peringatan dini atau early warning saat tsunami di perairan Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018).
Padahal menurut Ace, sudah banyak riset yang menyatakan wilayah Selat Sunda memiliki potensi baik bencana gunung berapi maupun tsunami.
“Maka Pemerintah harus memiliki keseriusan dalam menyediakan teknologi antisipasi kebencanaan, deteksi dini kebencanaan. Itu menurut saya harus diperbaiki, sangat ironis kita alat deteksi kebencanaan itu tidak berfungsi dengan baik,” kata Ace saat dihubungi, Senin (24/12/2018).
Menurutnya, tidak adanya alat deteksi tsunami yang canggih tersebut tentu berimplikasi terhadap kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Padahal semestinya, kata Ace, jika terdeteksi dini sejak awal, akan meminimalisasi jatuhnya banyak korban dan kerugian masyarakat
“Bagaimana masyarakat mau mempersiapkan kesiapsiagaan jika deteksi dininya itu tidak dimiliki oleh Pemerintah itu sendiri,” ujarnya.
Bahkan saat ini pun, ia memberi catatan atas belum pastinya penyebab dari tsunami di pesisir wilayah Banten dan Lampung tersebut, apakah akibat aktifitas vulkanologi anak Gunung Krakatau atau juga ditambah dengan fenomena alam pergerakan bulan.
“Sejak awal kan kita bisa diberikan peringatan dini, saya punya kekhawatiran kalau ini terus menerus terjadi, membuat masyarakat tidak tenang, karena kita setuju bencana bisa datang kapan pun tapi teknologi juga sebetulnya bisa mendeteksi sejak awal kemungkinan adanya bencana tsunami itu,” ujar Politikus Golkar tersebut.
Ace yang juga dari dapil Banten itu juga menyebut, di daerah Labuhan, Banten sebenarnya sudah ada gedung Shelter Tsunami. Namun lagi-lagi alat tersebut juga tidak berfungsi dengan baik.
Kemudian, ia melanjutkan, masyarakat di daerah Pantai Carita, Tanjung lesung dan sekitarnya juga kerap mendapatkan latihan-latihan simulasi tsunami. Namun, ketiadaan alat deteksi dini menyebabkan bencana tidak diantisipasi oleh masyarakat.
Apalagi menurut dia, Komisi VIII DPR tak pernah berhenti mengingatkan tersedianya teknologi deteksi kebencanaan. Namun hal ini kerap dikeluhkan Pemerintah, tidak adanya anggaran yang memadai. Ace sendiri beralasan, belum terintegrasinya antara penanganan bencana dan teknologi deteksi kebencanaan menjadi sebab.
“Ini juga yang kami sesalkan ya, soal deteksi kebencanaan itu bukan di Komisi VIII. BMKG di komisi V sementara dari aspek teknologi juga di BPPT itu juga bukan kami. Maka oleh karena itu sebaiknya itu harus menjadi catatan ya, sebaiknya ada dalam satu atap,” kata Ace.
Proses Evakuasi Korban
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan segala cara dilakukan dalam proses pencarian dan evakuasi para korban tsunami Selat Sunda. Kemendagri telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah daerah untuk melakukan monitoring dan evakuasi daerah terdampak bencana.
“Pemerintah sendiri akan mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi para korban serta Khusus Kemendagri mengirim Tim Monitoring ke daerah bencana,” ujar Mendagri dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Ahad (23/12).
Tak hanya itu, untuk membantu proses penanganan, Tjahjo juga telah mengirim radiogram ke Pemerintah Daerah terdekat dengan Provinsi Banten dan Lampung. Radiogram terkait permintaan untuk membantu sarana dan prasarana dibutuhkan dalam proses tersebut.
“Radiogram ke Pemda terdekat dengan Provinsi Banten dan Lampung untuk membantu sarana dan prasarana yang dikoordinir oleh BPBD dan BNPB,” ujarnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh juga mengatakan telah menyiapkan tim untuk mendukung pengungkapan Identitas korban meninggal maupun luka-luka.
Ia mengatakan saat ini Dinas Dukcapil Serang maupun Pandeglang siaga di kantor dan sebagian sudah ada di lapangan. “Tim Dukcapil (pusat) mengamankan jaringan dan akses biometrik untuk kepentingan identifikasi di lapangan,” ujar Zudan.
Disamping pengungkapan identitas korban, tim juga akan menangani masalah penerbitan dokumen kependudukan yang hilang akibat bencana. “Operasi ini dibantu Kadis Pandeglang dan Serang beserta tim teknis di daerah,” kata Zudan.
Editor: Luki Herdian
