Jakarta, PONTAS.ID – Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan/Rakornas Karhutla Tahun 2020 dipimpin langsung Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis (6/5/2020). Presiden kembali mengingatkan aturan main pengendalian karhutla yang telah dimulai sejak 2016.
Di depan beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur provinsi rawan karhutla, Pangdam, Danrem, Kapolda, Bupati/Walikota wilayah rawan karhutla, Kapolres, dan para stakeholder pengelola kawasan hutan maupun lahan, Presiden menekankan akan mencopot jajaran TNI dan Polri di daerah jika terjadi karhutla di wilayah teritori mereka. Aturan main ini dijelaskannya masih terus berlaku hingga saat ini. Meskipun demikian Presiden juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah menangani karhutla di berbagai daerah.
“Aturannya, saya ulang, khusus utk TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdam nya, Kapolda nya, Danrem nya, Dandim nya, hati-hati Kapolres nya. Tegas-tegas saya sampaikan, pasti saya telepon ke Panglima, ke Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil agak membesar. Saya tanya pasti, dandim nya sudah dicopot belum. Ya, pasti saya tanyakan, Pangdam sama Kapoldanya sudah diganti belum. Ini aturan main sejak 2016 dan berlaku sampai sekarang,” ungkap Presiden.
Aturan main yang dibuat Presiden pada 2016 kembali diingatkannya di Rakornas Karhutla 2020. Selanjutnya Presiden menyebut pada 2019 lalu luasan karhutla mencapai 1,5 juta hektare, meningkat dibandingkan 2016 hingga 2018. Hal ini mesti jadi perhatian semua pihak. Meskipun luasan karhutla di Indonesia masih di bawah 2015 yang 2,5 juta hektare, serta jauh dibandingkan dengan karhutla yang terjadi di berbagai negara, namun Presiden tetap meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini.
“Kita tidak ingin seperti kebakaran di Rusia, yang sampai 10 juta, Brazil 4,5 juta, Bolivia 1,8 juta, Canada 1,8 juta, Australia kebakaran hutan tadi pagi saya cek 11 juta. Ada 500 juta satwa yang mati karena kebakaran. Berarti kehilangan plasma nutfah baik itu flora maupun fauna, ini yang kita tidak mau, kehilangan kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan uang,” jelas Presiden.
Presiden Jokowi meminta TNI-Polri dan Kepala Daerah untuk memanfaatkan instrumen negara maupun pemerintahan di level tapak untuk penanggulangan karhutla. “Babinsa, Bhabinkamtibmas, beri tahu mereka, Gubernur, Bupati/Walikota, ada kepala desa, beri tahu mereka. Instrumen kita sampai di bawah itu ada. Jadi kalau ada satu api segera cari ember padamkan. Jangan sampai kita gunakan air yang berjuta juta ton dan tidak menyelesaikan, negara besar pun kesulitan padamkan api jika sudah membesar, di Australia juga sudah kewalahan,” ungkapnPresiden.
Solusi permanen pada upaya penanggulangan karhutla juga diminta Presiden dirancang oleh Kementerian/Lembaga bersama Pemerintah Daerah, BNPB, dan TNI, Polri. Terutama untuk mengatasi karhutla di lahan gambut yang banyak terdapat di provinsi rawan karhutla seperti Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumsel, Kalsesl, Kalbar, Kalteng dan sedikit di Kaltim. Karhutla yang terjadi di lahan gambut adalah yang paling ditakutkan terjadi oleh Presiden. “Kalau sudah gede apinya, apalagi masuknya ke lahan gambut, lebih sulit lagi, kocorin berapa ton air pun juga atasnya aja yang apinya ngga ada, bawahnya masih panas, asap masih keluar,” jelas Presiden.
Oleh karenanya pembasahan lahan gambut harus terus dijaga, pembuatan kanal harus dijaga betul agar lahan gambut tetap basah, terutama di daerah gambut yang mengalami penurunan muka air secara drastis dimusim kemarau. “Sekat kanal, timbun kanal, embung, sumur bor. Saya selalu dapat laporan berapa banyak yang kita kerjakan, Ini saya ikuti terus, juga penataan ekosistem gambut harus terus dilanjutkan secara konsisten,” papar Presiden.
Presiden juga meminta jajarannya tegas dalam mengatur pemanfaatan lahan gambut. Pemanfaatan yang menyalahi aturan harus ditindak tegas. Perusahaan pemilik konsesi pemanfaatan hutan di lahan gambut diminta lebih waspada mencegah lahan konsesinya dari karhutla. Jika sampai terjadi karhutla sangksinya harus tegas. “Diminta saja kalo itu dalam area konsesi, sudah, harus kita yang jaga, kalau tidak, yang namanya tempatnya air kemudian diganti dengan tanaman industri itu bahaya,” terang Presiden.
Kemudian terkait solusi pembukaan lahan tanpa bakar, Presiden pun meminta agar dicarikan solusinya. Presiden telah mengetahui jika maraknya pembukaan lahan dengan cara membakar adalah untuk motif ekonomi, yaitu membangun kebun. “Memang laporan yang saya terima, 99 persen kebakaran hutan dan lahan itu terjadi karena ulah manusia yang disengaja untuk motif ekonomi, dan luas seluruh lahan yang terbakar hampir 80 persen langsung masuknya menjadi kebun, karena memang land clearing pembersihan lahan yang paling murah adalah lewat pembakara lahan, ini yang harus kita tata ulang kembali,” jelas Presiden.
Kepada Menteri LHK, Presiden menginstruksikan agar reward/insentif, dan punishment diteruskan. Khusus untuk penegakkan hukum Presiden minta harus dilakukan dengan tegas, baik itu administratif, perdata, pidana, kepada siapapun pemiliknya. “Tahun-tahun kemarin sudah banyak yang terkena penegakkan hukum, sehingga kita harapkan menimbulkan efek jera baik itu perusahaan maupun perorarangan,” lanjutnya.
Terakhir Presiden meminta agar frekeuensi patroli lapangan, ground checking, terutama di wilayah yang rawan kebakaran ditingkatkan, dan dimulai sedini mungkin sebagai antisipasi. Kerjasama semua pihak dari aparat pemerintah, penegak hukum dan masyarakat harus diteruskan dan ditingkatkan dalam upaya pengendalian karhutla.
Penulis: Abriyanto Mohammad
Editor: Idul HM
