Jakarta, PONTAS.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan rapat perdana yang membahas mengenai rencana program kerja untuk 5 tahun ke depan pada periode kabinet 2019-2024 bersama dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR RI pada Senin (11/11/2019).
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa program kerja pada periode kabinet baru ini adalah kerangka kerja yang mengarah pada kebijakan visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.
“Sesuai dengan visi Indonesia di masa yang akan datang, Kementerian ATR/BPN juga memiliki visi Terwujudnya Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia. Diharapkan dengan visi ini dapat membantu Indonesia di masa yang akan datang pada bidang tata ruang dan pertanahan,” ujarnya.
Lanjutnya, dalam upaya mewujudkan visi tersebut ada beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di antaranya dengan melakukan optimalisasi Reforma Agraria, mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia, mewujudkan ATR/BPN berbasis teknologi yaitu dengan diluncurkannya Hak Tanggungan Eleketronik (HT-el), dan mewujudkan adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Dengan mendaftarkan seluruh bidang tanah dapat mengurangi konflik sengketa tanah yang ada di Indonesia. RDTR, diharapkan dengan adanya RDTR tidak perlu ada lagi IMB dan AMDAL. Dan soal HT-el ini, kami membuat uji coba di 42 Kantor Pertanahan, dengan pelayanan elektronik ini tidak perlu lagi orang-orang antri dalam melakukan pelayanan di kantor pertanahan,” tambahnya.
Tujuan dari program strategis rancangan Kementerian ATR/BPN di 2019-2024 ini yaitu menyediakan informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang Multiguna (GTPR), memberikan kepastian penguasaan dan kepemilikan tanah yang berkeadilan, menyelenggarakan penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, meningkatkan ekonomi pertanahan bagi kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang berdaya saing.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dengan seluruh jajarannya mengucapkan selamat atas dilantiknya kembali Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra pada masa periode kabinet baru 2019-2024.
Penulis: Hartono
Edit: Idul HM
