Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya menyiapkan berbagai konsep strategis bagi pembangunan Indonesia ke depan. Konsep ini jadi tawaran dalam peluang merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Dasco menyatakan konsep tersebut bisa digunakan sebagai acuan strategis bagi Gerindra untuk berkoalisi. Konsep tersebut diklaim agar tidak sekadar hanya bagi-bagi kursi kekuasaan di pemerintahan.
Ia menyatakan konsep itu akan diterapkan bila Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah menyetujui untuk bergabung ke barisan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Ya kalau ke dalam [Jokowi-Ma’ruf] itu tidak langsung bagi-bagi kursi tetapi dengan tukar menukar konsep. Kalau konsep kita diterima [pemerintah], artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut,” kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).
Dasco menjelaskan konsep yang ingin ditawarkan pihak Gerindra ke pemerintah yakni seputar masalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ia enggan menjelaskan apakah konsep tersebut sebagai prasyarat Gerindra mengincar kursi Menteri Pertanian dan kursi Menteri BUMN.
Nantinya, kata dia, konsep itu akan diajukan Gerindra kepada Pemerintah sebagai satu kesatuan konsep guna membangun Indonesia kedepannya.
“Konsep mandiri pangan, ketahanan energi, ketahanan pangan, terus mandiri apa gitu ya, tadi saya lupa. Pokoknya itu jadikan satu konsep,” kata dia.
Lebih lanjut, Dasco mengatakan Gerindra akan menyiapkan beberapa kader terbaiknya untuk melaksanakan konsep bila sudah ada lampu hijau dari Jokowi-Ma’ruf.
“Kalau itu semua diakomodir [Jokowi-Ma’ruf] artinya ya [masuk] di dalam. Kalau pun di luar ya, dengan kritik membangun,” kata Dasco.
“Lalu kan nanti akan dihitung bidangnya berapa orangnya berapa, kan begitu. Mungkin juga bisa dielaborasi berapa yang sudah ada, berapa yang belum ada orangnya,” tambah dia.
Parpol Koalisi Jokowi Bertemu
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut akan ada pertemuan para petinggi dari lima partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) untuk membahas soal komposisi kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Partai-partai itu adalah Nasdem, Golkar, PDI Perjuangan, PKB dan PPP. Pertemuan itu, kata Asrul, rencananya digelar saat DPR memasuki masa reses mendatang.
“Mungkin pada level sekjen-sekjen dulu (bahas soal kursi MPR),” kata Arsul, di Serang, Banten, Jumat (19/7/2019).
Arsul menyebut dalam pertemuan ini akan dibahas soal format atau komposisi koalisi dalam penguatan di lembaga legislatif mulai dari pimpinan MPR RI hingga alat kelengkapan dewan (AKD).
Sementara soal pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sama sekali tak akan dibahas dalam pertemuan itu.
Arsul menuturkan kursi pimpinan DPR telah ditetapkan aturan baku yang mengacu pada Undang-undang MD3, bahwa pimpinan DPR RI diisi oleh lima fraksi partai politik berdasarkan perolehan suara.
“MPR kan sistem paket, kemudian pimpinan komisi-komisi, badan-badan, dan alat kelengkapan dewan lainnya itu kan sistem paket juga. Ini tentu nanti di lima fraksi partai politik KIK kan hanya lima, (jadi) bertemu internal dulu,” katanya.
Meski begitu, Arsul tak menampik soal kemungkinan komunikasi dengan partai politik di luar KIK. Sebab soal kursi pimpinan MPR ini disebutnya akan sangat cair.
“Setelah itu ya tidak menutup kemungkinan juga bertemu dengan fraksi-fraksi yang partainya tadinya adalah pengusung 02 (Prabowo-Sandi),” kata dia.
Saat ditanya soal kapan waktu pertemuan itu, Arsul tak mau membocorkan. Yang jelas kata dia, pertemuan itu akan digelar saat waktu reses DPR tiba.
“Saya kira DPR kan sebentar lagi akan reses di akhir bulan ini. Mungkin selama masa reses itu kita akan gunakan untuk komunikasi secara intensif,” katanya.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Risman Septian
