Penguatan Branding Wisata Halal Masih Jadi PR Pemerintah

Wisatawan muslim saat mengunjungi salah satu destinasi wisata halal di Indonesia.

Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah RI pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih memiliki pekerjaan rumah (PR) yang besar, untuk melakukan penguatan branding wisata halal di Indonesia, dikarenakan masih banyak potensi yang belum tergarap.

Pada Bulan April 2019 kemarin, Lembaga pemeringkat Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) mengumumkan bahwa Indonesia terpilih menjadi destinasi wisata halal terbaik dunia pada tahun ini.

Indonesia menempati peringkat pertama standar GMTI dengan skor 78, bersama dengan Malaysia yang sama-sama berada di ranking teratas, mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia.

Sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, Indonesia disebut mengalami peningkatan secara berjenjang dari ranking 6 di 2015, ranking 4 di 2016, ranking 3 di 2017, ranking 2 di 2018, dan akhirnya Indonesia menduduki peringkat 1 GMTI di 2019.

Namun menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, secara makro wisata halal di Indonesia belum tergarap secara serius. Hal ini pun katanya menjadi sebuah ironi, karena market wisata halal sangat besar sekali.

“Belum ada perkembangan signifikan. Terbukti kita masih kalah dengan Malaysia. Bahkan pusat halal dunia ada di Malaysia. Ini PR bagi Jokowi, yang dalam debat capres kemarin berjanji untuk memperkuat kebijakan halal,” kata Tulus kepada PONTAS.id, Selasa (21/5/2019).

Dia lantas menerangkan, bahwa Malaysia betul-betul menjadikan wisatawan sebagai raja. Misalnya, ketika wisatawan membutuhkan masjid untuk beribadah, maka pemerintah setempat akan segera membangun masjid.

“Kalau wisatawan butuh makanan halal, mereka sediakan. Jadi agak ironi ketika Pemerintah Indonesia menargetkan 20 juta wisatawan, tapi pemerintah belum mendorong ke arah target tersebut,” ujarnya.

Tulus pun mengaku bahwa sebenarnya ada banyak wisatawan yang mengeluh ke YLKI, hanya saja belum didata. Dia hanya mengatakan bahwa kebanyakan para wisatawan tersebut mengeluhkan tentang makanan yang belum terjamin kehalalannya, dan juga tempat ibadah di lokasi wisata.

“Jumlah wisatawan yang mengadu ke YLKI belum didata, tapi memang ada. Sampai sekarang juga masih ada mall yang tidak memperhatikan kebutuhan pengunjung akan tempat ibadah. Misalnya ada mall yang menempatkan mushala di basement dan kondisinya kumuh. Padahal akan menjadi daya tarik tersendiri ketika mall memiliki mushala yang bersih,” tutur dia.

Menurut Tulus, indikator wisata halal di antaranya kenyamanan pengunjung atau konsumen. Dia pun mengingatkan, bahwa pengunjung wisata itu adalah mayoritas muslim. Bagi wisatawan Muslim, mereka tidak hanya membutuhkan fasilitas umum saja, akan tetapi juga membutuhkan tempat beribadah yang layak.

“Contoh di Jepang ada masjid keliling, karena di sana banyak konsumen dari Timur Tengah dan Indonesia, yang notabene marketnya adalah wisatawan muslim. Selain itu, wisatawan muslim juga membutuhkan tempat-tempat makan yang kehalalannya terjamin,” ucapnya.

Indikator Kelaikan

Ketua Umum Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Riyanto Sofyan mengungkapkan bahwa sebenarnya ada beberapa indikator kelaikan bagi suatu daerah untuk menjadi destinasi wisata halal. Yang pertama, benar bahwa fasilitas ibadah dan kuliner yang bersertifikat halal diperlukan untuk meyakinkan wisatawan muslim.

Selanjutnya adalah pemerintah setempat bisa menyelenggarakan event-event yang berkaitan dengan gaya hidup halal. Dia mencontohkan DKI Jakarta yang memiliki acara Halal Tourism Expo, serta terdapat pula atraksi wisata yang mencerminkan wisata halal sesuai kebutuhan kaum urban

“Atraksinya bersahabat, misalnya Dufan. Jakarta bisa mengangkat turisme urban. Jakarta ini ibu kota negara, semua sudah lebih matang secara infrastruktur, baik yang umum maupun halal. Faktor kenyamanan itu yang dicari,” kata Riyanto.

Salah satu pelaku bisnis wisata halal, Farida Ningsih dari Cheria Travel mengungkapkan bahwa ketiadaan standar halal untuk destinasi wisata dinilai menyulitkan pelaku bisnis wisata untuk menjelaskan definisi halal di Indonesia kepada wisatawan asing.

Indonesia yang mayoritas penduduknya umat muslim, menurutnya masih merasa tidak perlu untuk mencantumkan label halal di restoran. Hal ini berbeda dengan di luar negeri, yang kini sudah banyak restoran yang menggunakan label halal.

“Standar halal di kita belum ada. Kalau di Korsel restoran ada label halal dan nama pemotong hewannya, sehingga mereka percaya. Kalau di sini, karena mayoritas muslim, jadi nggak dipasang tanda halal, itu membuat mereka bingung dan sedikit ragu,” ujar Farida.

Padahal menurut dia, hal tersebut merupakan syarat yang sangat penting agar wisata halal di Indonesia dapat lebih berkembang. Karena, kebanyakan wisatawan asing yang ikut paket wisata halal merupakan umat muslim juga.

Selain masalah standar halal yang belum jelas, Farida melihat jika aspek kebersihan dan keamanan di tempat wisata pun belum begitu terjamin. Dia mencontohkan, pantai yang masih banyak beling dan duri, sehingga tidak aman untuk anak-anak bermain di sana.

“Mereka tertarik dengan wisata alam Indonesia. Wisatawan suka ke Indonesia untuk melihat panorama gunung atau laut. Tapi kalau mereka ke pantai misalnya, masih takut ada beling atau duri,” tutur Farida.

Momen Ramadan

Sementara itu menurut Pegiat Pariwisata Indonesia, Taufan Rahmadi, potensi pariwisata halal di Indonesia sebenarnya dapat dimaksimalkan selama momen bulan suci Ramadan 1440 Hijriah saat ini.

Mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPB) Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menambahkan, meski meraih sejumlah penghargaan, Indonesia masih memiliki beberapa PR dalam memaksimalkan potensi pariwisata halal. Taufan menyoroti kurang maksimalnya penjualan produk travel wisata halal pada Ramadhan ini.

“Seharusnya pada Ramadan, jualan produk travel halal sudah dilakukan paling tidak setahun sebelumnya,” kata Taufan.

Selain itu, dia menilai, varian produk travel wisata halal masih sangat terbatas. Hal ini tak lepas dari kurang pahamnya para pelaku industri wisata dalam menggarap potensi wisata halal.

“Yang harus terus diperbaiki antara lain penguatan branding wisata halal, pembenahan destinasi, penguatan sertifikasi, pengembangan SDM, itu PR besar wisata halal Indonesia dan Lombok,” ujar Taufan.

Lebih lanjut dia kembali menegaskan, bahwa momentum Ramadan seharusnya bisa ditangkap oleh pemerintah daerah dan pelaku industri wisata, untuk menawarkan paket wisata halal seperti wisata religi ke tempat-tempat yang kental dengan nuansa Islam.

“Tren wisata religi ini bisa disesuaikan dengan keinginan pasar wisatawan. Yang terpenting bagaimana meningkatkan kualitas layanan wisata itu sendiri,” tukas Taufan.

Penulis: Risman Septian
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here