
Medan, PONTAS.ID – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus terus dibina dan diawasi agar dapat terhindar dari penyelewengan uang negara. Dan hal ini ini tidak hanya di Kota Medan saja tetapi di seluruh Sumatera Utara bahkan seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin seusai menghadiri acara Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2019 di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (14/5/2019).
Wali Kota sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Dalam hal ini, ASN juga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan agar selalu bertindak dengan benar dan taat hukum.
Selanjutnya Wali Kota juga mengajak semua masyarakat untuk dapat sama-sama memberantas korupsi yang ada di Kota Medan ataupun Sumatera Utara ini serta bekerjasama untuk menjadikan negara yang bebas dari praktek korupsi.
“Mari sama-sama kita berantas korupsi dan saling berkoordinasi dalam melawan korupsi agar negara yang kita cintai ini bebas dari praktek korupsi yang ada,” ajaknya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara mengatakan bahwa komitmen dan upaya pencegahan pemberantasan korupsi menjadi prioritas pemerintah.
Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dengan hanya penindakan secara hukum tetapi memerlukan upaya komprehensif dan sungguh-sungguh, termasuk upaya pencegahan (strategi preventif).
“Apalagi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efektif dan efisien,” kata Gubsu.
Edy juga berharap kepada KPK RI untuk terus mendorong dan melakukan pembinaan kepada Pemprovsu dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara demi mewujudkan Sumut yang maju, aman, sejahtera dan bermartabat.
Selain rapat koordinasi, kegiatan tersebut juga berupa penandatanganan komitmen Kepala daerah yang baru, penandatanganan MoU antara Pemerintah daerah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PT. Bank Sumut dalam hal optimalisasi pendapatan dan penertiban barang milik daerah, sosialisasi pemanfaatan data e-KTP dan launching gerakan sekolah berintegrasi.