Jakarta, PONTAS.ID – Corporate Secretary PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Kamaludin mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melengkapi moda transportasi terbaru di ibu kota, MRT fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran HI, dengan fasilitas jaringan internet atau Wi-Fi.
Hal tersebut menjawab kekhawatiran masyarakat, yang mempertanyakan apakah saat berada di stasiun bawah tanah atau saat kereta melintas di bawah lorong, telepon seluler mendapat jaringan sinyal. Kamaludin memastikan bahwa sinyal operator tetap stabil meski di bawah tanah.
“Nanti kalau sudah beroperasi, sinyal operator akan ada di bawah tanah. Bahkan, nanti kami sediakan Wi-Fi juga. Jadi (penumpang) tidak kesulitan jaringan,” kata Kamaludin kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).
MRT fase 1 direncanakan beroperasi akhir Maret 2019. Dengan jarak 16 kilometer, kereta cepat ini akan melewati 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Stasiun layang meliputi Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja.
Sementara itu, stasiun bawah tanah meliputi Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.
Ditargetkan dalam sehari MRT bisa mengangkut 130.000 penumpang dengan jam operasional mulai pukul 05.00 sampai 24.00. Satu rangkaian yang terdiri dari enam kereta bisa mengangkut 1.900 penumpang.
Pengumuman Tarif
Terkait dengan harga atau tarif tiket yang akan diberlakukan terhadap moda transportasi MRT ini, sebelumnya Gubernur DKI, Anies Baswedan telah mengatakan bahwa pembahasannya sudah final. Namun, dia belum mau mengumumkan tarif yang ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Anies hanya memberikan bocoran bahwa tarif MRT Jakarta fase I rute Lebak Bulus-Bundaran HI akan ditetapkan berdasarkan hitungan rupiah per kilometer.
“Tarif MRT sudah fase final, tinggal masalah pengumuman saja. Tapi sekarang sebelum data lengkap, saya tidak akan mengumumkan. Nanti penghitungannya per kilometer,” ujar Anies di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik mengingatkan Anies untuk tidak mengumumkan tarif MRT dengan terburu-buru. Sebab, penetapan tarif itu harus mendapat persetujuan dari pihak DPRD DKI.
“Final apaan? Dia mau umumin sendiri? Ya enggak bisa. Belum bahas sama kami,” kata Taufik saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).
Taufik mengatakan, persetujuan DPRD DKI diperlukan karena Pemprov DKI akan memberikan subsidi tarif dari APBD DKI. Sejauh ini, lanjut dia, pihaknya tidak keberatan dengan opsi tarif yang digodok Pemprov DKI. Namun, dia mengingatkan penetapan tarif harus mendapatkan persetujuan DPRD.
“Bukan setuju enggak setuju, tetapi, kan, belum bahas sama kami. Yang subsidi siapa? Kan pemerintah bersama DPRD,” ucap Taufik.
Sebelumnya pihak pemerintah pusat juga pernah mengusulkan tarif MRT Jakarta fase I tidak lebih dari 10 ribu rupiah. Meski demikian, penentuan tarif merupakan kewenangan Pemprov DKI.
“Pemerintah mengusulkan tarif rute HI ke Lebak Bulus berada di kisaran 8.500 sampai 10 ribu rupiah,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis (21/2/2019).
Untuk diketahui, sebelum menentukan tarif MRT, Pemprov DKI memang harus meminta persetujuan DPRD DKI. Langkah itu diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, dimana disebutkan bahwa penentuan tarif moda transportasi yang disubsidi harus dibahas Pemprov DKI dengan DPRD.
PT MRT Jakarta sudah mengajukan hitungan tarif MRT Jakarta fase I dari konsultan sebesar 8.500 rupiah dan 10 ribu rupiah. Perhitungannya berdasarkan jarak tempuh dengan rata-rata 10 kilometer per perjalanan.
Dengan tarif 8.500 rupiah, subsidi yang harus digelontorkan Pemprov DKI per tahun yakni sebesar 365 miliar rupiah. Sementara dengan tarif 10 ribu rupiah, subsidi yang harus dikeluarkan 338 miliar rupiah.
Editor: Risman Septian
