Proyek APBN, Komisi V Dorong Pemerintah Libatkan Kontraktor Lokal

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo.

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo mendorong pemerintah untuk melibatkan kontraktor lokal dalam mengerjakan proyek-proyek yang didanai APBN.

Pasalnya, dia mengingatkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang andal dan berdaya saing tinggi.

“Dan kita perlu mendorong kontraktor lokal untuk bersaing dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk mengerjakan proyek-proyek APBN,” kata Sigit dalam keterangan pers kepada Pontas.id, Jumat (16/11/2018).

Dengan anggaran infrastruktur yang meningkat setiap tahun, kata Sigit, pendistribusian proyek-proyek infrastruktur APBN bisa lebih tersebar dan tidak didominasi 8 BUMN Karya.

Dia mengungkapkan, bahwa dari tahun 2014 hingga 2015 anggaran infrastruktur yang sudah disepakati pemerintah dan DPR sebesar 1,892 triliun rupiah. Dan proyek infrastruktur sebanyak itu, menurutnya tentu tidak bisa dikerjakan semuanya oleh BUMN Karya seperti Waskita.

“Buktinya, kecelakaan kerja bidang konstruksi makin banyak. Karena itu, berikan kesempatan kepada kontraktor lokal untuk bisa ikut mengerjakan proyek-proyek ini,” ujar Sigit.

Untuk diketahui, sejumlah kontraktor lokal mengeluhkan sulitnya mendapatkan proyek infrastruktur yang dibiayai dan APBD karena sebagian besar diberikan kepada BUMN Karya. Akibatnya, puluhan ribu perusahaan kontraktor mengalami kebangkutan dalam 3 tahun terakhir.

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mencatat sebanyak 37 ribu perusahaan kontraktor swasta mengalami kebangkrutan. Data tersebut dilihat dari penurunan jumlah anggota Gapensi dari sekitar 80 ribu saat ini tinggal 43 ribu anggota.

Saat ini, perusahaan kontraktor swasta telah mengantongi porsi 45 persen dari total proyek infrastruktur yang saat ini tengah dibangun oleh pemerintah.

Porsi tersebut masih kecil dibandingkan dengan porsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya yang menggenggam 55 persen proyek infrastruktur dan hanya dibagi kepada 8 BUMN Karya.

Editor: Luki Herdian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here