Jakarta, PONTAS.ID – Tidak semua Kantor Urusan Agama (KUA) mengeluarkan kartu nikah. Pemberian kartu pelengkap buku nikah itu akan diprioritaskan pada warga muslim di kota besar.
“Tahun 2018 ini kita mencetak 1 juta kartu nikah, yang diperuntukkan 500 ribu pasang calon pengantin se-Indonesia. Kita utamakan di kota-kota besar terlebih dahulu. Syaratnya di KUA kecamatan tempat menikah tersedia jaringan internet,” ucap Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama, Mohsen, di Jakarta, kemarin.
Kartu nikah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pernikahan (Simkah) berbasis daring diluncurkan Kemenag melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas), pekan lalu. Kartu itu memuat kode QR berisi data pernikahan pasangan berdasarkan data KTP-E yang ada di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil.
Menurut Mohsen, sebelum resmi diluncurkan, Simkah telah diujicobakan pada lebih dari 2.000 KUA. Uji coba terutama dilakukan pada wilayah dengan jumlah peristiwa nikah cukup besar. “Saat ini, sudah 49% dari total 5.945 KUA siap mengimplementasikan Simkah web,” tutur Mohsen.
Simkah merupakan bentuk inovasi pelayanan Kemenag yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan dan transparansi KUA. “Calon pengantin saat mendaftar online mereka akan tahu berapa biaya yang harus disetor, ke mana disetornya, jadwal yang tersedia untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagainya,” tambahnya.
Memang tidak semua KUA siap dengan program baru Kemenag tersebut. Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, misalnya, belum memiliki persiapan khusus untuk pemberian kartu nikah itu.
“Kalau di Cianjur sendiri belum dilaksanakan program kartu nikah itu,” terang pengelola penerimaan negara bukan pajak dari nikah dan rujuk (PNBPR) Kantor Kemenag Kabupaten Cianjur, Ema Siti Fatimah.
Dia menjelaskan, di Jawa Barat baru lima wilayah yang melaksanakan uji coba program itu, yakni Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Bogor, dan Kota Cimahi. “Ini masih pilot project yang diberlakukan per November 2018,” tukasnya
Editor: Idul HM
