Soal Kartu Nikah, Kemenag: Biar Praktis Dibawa

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta penjelasan Kementerian Agama (Kemenag) terkait penerbitan kartu nikah.

Kemenag selaku penerbit kartu nikah membeberkan alasan diterbitkannya kartu itu. Salah satunya agar lebih praktis di bawa ke mana-mana.

“Alasannya, kita ke mana-mana bawa buku nikah nggak? Nggak kan karena berat. Kartu nikah (jadi) praktis,” ujar Dirjen Binmas Islam Kemenag, Muhammadiyah Amin saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Alasan lain, lanjut Amin, karena semakin menjamurnya hotel syariah yang mensyaratkan adanya bukti nikah untuk pasangan yang hendak menginap.

“Alasan kedua, berkembangnya hotel-hotel syariah, mereka minta buku nikah. Kalau ada orang ke hotel sama keluarga, akan ditanya mana buku nikahnya. Itu kan jarang orang bawa buku nikah,” tutur Amin.

“Ketiga memudahkan kita, karena dia integrasi sama nomor kependudukan bisa jadi pengganti identitas juga. Kalau seseorang tidak bawa KTP, bisa digunakan juga kartu nikah,” imbuhnya.

Ditanya soal kemungkinan kartunya hilang atau terselip, Amin membeberkan mudahnya mengurus kartu baru sebagai pengganti.

“Kalau hilang, diganti. Mudah itu, datang lagi ke KUA yang menerbitkannya. Pokoknya gratis semua, tanpa bayar, karena berkaitan dengan akta kependudukan,” jelas Amin.

Amin menambahkan, penerbitan kartu nikah akan dimulai di kota-kota besar seperti Jakarta. Nantinya, kartu nikah benar-benar menggantikan peran buku nikah yang akan ‘pensiun’ pada 2020.

“Kita rencanakan 2020 buku nikah sudah tidak dipakai,” tutur Amin.

Apresiasi Kartu Nikah

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi langkah Kementerian Agama mengubah buku nikah menjadi format kartu. Menurut dia, kartu nikah lebih efisien untuk dibawa masyarakat.

“Bentuknya juga bisa lebih efisien, bisa dibawa kemana-mana dan saya kira itu sesuatu yang wajar saja,” kata Ace saat dihubungi.

Ace yang juga politikus Golkar itu juga mengakui, di komisinya sudah pernah membahas soal ini. Ia berpandangan, penggunaan kartu tersebut sebagai upaya meringankan pelayanan kepada masyarakat.

“Karena kan bagaimanapun kita tahu bahwa kebutuhan akan bukti nikah itu memang kerap kali ditanyakan pelayanan-pelayanan yang lain.  Misalnya seperti ketika untuk modal pinjaman perbankan kan selalu ditanya apakah sudah menikah atau belum. Kemudian ada buku nikahnya apa enggak. Demikian juga pelayanan paspor, dan kebutuhan kebutuhan lain. Jadi menurut saya itu bisa dibuktikan dengan kartu nikah,” jelas Ace yang juga Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf Amin.

Urgensi Dipertanyakan

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta penjelasan Kementerian Agama (Kemenag) terkait penerbitan kartu nikah. Menurut Bamsoet, sapaannya, keberadaan buku nikah sudah cukup sebagai bukti pencatatan pernikahan.

“Kami mendorong Kemenag untuk memberikan penjelasan rencana tersebut kepada Komisi VIII DPR terkait urgensi dari dikeluarkannya kartu nikah tersebut,” kata Bamsoet melalui keterangan tertulis, Senin (12/11/2018).

Bamsoet meminta penjelasan Kemenag agar program penerbitan kartu nikah tidak tumpang tindih dengan program pencatatan pernikahan yang sudah ada.

Bamsoet menambahkan, status seseorang yang sudah menikah juga sudah tercatat di Kemenag di dalam buku nikah.

Selain itu data yang tercatat di buku nikah juga telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk keperluan keterangan dalam pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang saat ini sudah berlaku secara nasional, seperti e-KTP.

“Jadi dalam menetapkan program pembuatan kartu nikah agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dan tidak terjadi tumpang tindih data, baik di Kemenag maupun di Disdukcapil,” lanjut Bamsoet.

Diketahui, Kemenag secara resmi meluncurkan kartu nikah sebagai pengganti buku nikah pada 8 November 2018.

Kemenag menargetkan satu juta kartu nikah bisa disebarkan untuk pasangan yang baru menikah pada tahun 2018. Untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap.

Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web dan kartu nikah.

Disebutkan, SIMKAH berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan.

Kartu nikah berfungsi untuk membantu masyarakat yang hendak mengurus administrasi yang membutuhkan status pernikahan. Dengan bentuknya yang lebih sederhana, ia lebih mudah dibawa.

Editor: Luki Herdian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here