Partai Berkarya akan Perjuangkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Jakarta, PONTAS.ID – Partai Berkarya menyatakan bahwa mereka siap untuk memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden RI ke-2, Soeharto yang sampai saat ini belum dianugerahi oleh pemerintah, jika mereka berhasil lolos ke DPR di Pemilu 2019 nanti.

“Partai Berkarya sebagai partai yang bertujuan meneruskan pikiran-pikiran Pak Harto, akan memperjuangkan usulan tersebut bila mendapatkan kursi di Senayan di Pemilu 2019,” ujar Ketua DPP Partai Berkarya, Badarudin Andi Picunang melalui siaran persnya yang diterima di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Andi menjelaskan, bahwa sebenarnya usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sudah bergulir sejak 10 tahun yang lalu. Akan tetapi, hingga kini,m usulan tersebut belum dikabulkan pemerintah.

Andi mengakui, untuk lolos ambang batas suara parlemen sebesar 4 persen, bukan merupakan suatu hal yang mudah. Tumpuan dan harapan dibebankan kepada pengurus pusat hingga daerah, serta calon anggota legislatif (caleg) mereka di semua tingkatan.

“Kami yakin pecinta Pak Harto masih ada. Bahkan menurut survei Indobarometer, kepemimpinan Pak Harto diakui 32 persen responden, tertinggi di antara presiden yang pernah ada di Indonesia. Ini modal Partai Berkarya untuk meraup suara,” ujar Andi.

Sebelumnya dalam pemberitaan, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (8/11/2018) siang kemarin, menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada enam orang di Istana Negara, Jakarta Pusat. Keenam orang itu adalah:

1. (Alm) Abdurrahman Baswedan, tokoh dari Yogyakarta,

2. (Alm) Pangeran Mohammad Noor, tokoh dari Kalimantan Selatan,

3. (Alm) Agung Hajjah Andi Depu, tokoh dari Sulawesi Barat,

4. (Alm) Depati Amir, tokoh dari Bangka Belitung,

5. (Alm) Kasman Singodimejo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah, dan

6. (Alm) KH Syam’un, tokoh dari Banten

Penganugerahan gelar itu berdasarkan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123/TK Tahun 2018 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Editor: Luki Herdian

Previous articleDPR Sebut UU yang Payungi Komunitas Pers Sudah Usang
Next articleDPR Dorong KKI Hasilkan Strategi Kebudayaan yang Komprehensif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here