Pemprov DKI-Pemkot Bekasi Diminta Duduk Bersama Selesaikan Polemik Bantar Gebang

Lokasi PTSP Bantar Gebang di Kota Bekasi

Jakarta, PONTAS.ID – Senator DKI Jakarta Abdul Aziz Khafia meminta kepada Pemprov DKI maupun Pemkot Bekasi agar mau duduk bersama untuk secepatnya menyelesaikan polemik Bantar Gebang tanpa harus melakukan perang pernyataan di media massa.

“Menanggapi kisruh sampah antara Pemrov DKI dan Pemkot Bekasi, bang Azis (Anggota DPD RI) menyatakan “Pemkot Bekasi dan Pemrov DKI Harus duduk bersama secepatnya untuk menyelesaikan banyak persoalan, isu sampah Bantar gebang hanya 1 dari banyaknya masalah yg harus diselesaikan kedua daerah tersebut, saling berbalas pantun di media rasa rasanya tak menyelesaikan masalah,” kata Aziz Khafia saat dihubungi, Senin (22/10/2018).

Menurut Anggota Komite III DPD RI ini dalam UU No 29/2009 Tentang DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, diatur mengenai kerjasama antar daerah “ada Badan Kerjasama Pamerintahan Daerah (BKSP) sebagai tempat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar daerah di Jabodetabekjur, namun sayangnya BKSP tak berjalan optimal”.

“Jadi kalo mau ditarik lebih luas. Untuk itu saya beberapa tahun ini mendorong lahirnya RUU Pengelolaan Kawasan Jabodetabekjur sebagai solusi penyelesaian masalah yg di inisiasi DPD RI, dan sudah masuk Prolegnas namun sayangnya tak kunjung di bahas,” sesal Aziz Khafia.

Selain itu, disamping polemik masalah sampah, pria akrab disapa bang Azis meminta Pemrov DKI dan Pemkot Bekasi harusnya juga fokus masalah Banjir, karena sebentar lagi akan memasuki musim penghujan.

“Beberapa tahun ini saya berupaya mendorong solusi komfrehensif, sampah itu cuma bagian kecil masalah Jabodetabekjur. Karena persoalan lain di depan mata adalah banjir harus menjadi prioritas antara keduanya,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) berharap konflik terkait sampah dengan Pemprov DKI bisa segera diselesaikan. Salah satu caranya, menurut Pepen, dengan Gubernur DKI Anies Baswedan datang ke Bantargebang.

“Makanya saya ngajak ke Gubernur (Anies) datang ke Bantargebang, dilihat dengan mata dan kepala sendiri kan enak. Apa yang terjadinya di sana. Saya ingin konflik ini diselesaikan,” kata Pepen di Plaza Bekasi, Bekasi, Senin (22/10/2018).

Pepen menjelaskan, selama ini belum ada komunikasi langsung dengan Anies terkait persoalan sampah. Hanya ada komunikasi dengan Sandiaga Uno yang kala itu masih menjadi Wagub DKI pada Mei 2018.

“Nggak pernah ada komunikasi, saya pernah bertemu Pak Sandiaga, itu waktu awal-awal. Kita berikan proposal, ini tanggung jawab lingkungan karena 2022 DKI akan me-recovery 50 tahun ke depan,” tutur Pepen.

“Makanya teman-teman liat TPA itu, jangan liat kulitnya saja,” imbuhnya.

Sementara itu Gubernur DKI Anies Baswedan sebelumnya telah menyatakan bahwa kewajiban DKI soal sampah sudah selesai. Kewajiban di sini khususnya terkait kompensasi bau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

“Jadi saya ingin meletakkan ini pada porsi permasalahannya. Kita memiliki perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Kota Bekasi. Itu ditandatangani tahun 2016, berlaku selama 5 tahun dan dari perjanjian kerja sama itu, masing-masing pihak memiliki kewajiban termasuk Pemprov DKI salah satunya adalah kebagian membayar dan nilainya adalah sebesar range-nya tergantung tonase sampah, Rp 130-150 miliar per tahun,” ujar Anies di Balai Kota DKI, Minggu (21/10/2018).

Anies menegaskan pihaknya telah menunaikan membayar dana kompensasi bau ke Pemkot Bekasi yang nilainya sekitar Rp 190 miliar. Untuk 2019, besaran dana tersebut akan dikurangi karena alasan tertentu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here