DPR Ingatkan Kepala Daerah untuk Tidak Jadi Bagian Timses Capres-Cawapres

Sejumlah Kepala Daerah di Riau Deklarasi Dukung Jokowi-Maruf Amin

Jakarta, PONTAS.ID -Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mendukung upaya Bawaslu Riau akan memanggil sejumlah kepala daerah di Riau menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

“Kami sangat mendukung upaya Bawaslu sudah profesional akan memanggil para kepala daerah di Riau menyatakan dukungan kepada salah satu paslon di Pilpres,” kata Firman saat dihubungi, Jumat (12/10/2018).

Politikus Golkar ini pun mengingatkan dengan adanya UU ASN maupun UU Pemilu sudah mengatur jika seorang kepala daerah tidak boleh menjadi bagian apalagi sampai menjadi tim sukses dari paslon.

“Semua pihak termasuk ASN maupun kepala daerah harus patuh dan tunduk pada UU khususnya UU ASN maupun UU Pemilu yang tidak memperbolehkan ASN menjadi timses. Dan oleh karena itu ketentuan dalam UU itu harus ditaatim” tegasnya.

Firman pun coba mengingatkan agar para kepala daerah tersebut dapat bersikap arif dan bijak. Sebab, jika sampai mereka ikut-ikutan terlibat apalagi sampai masuk menjadi bagian dari tim kampanye, maka hal itu sudah sangat merugikan pasangan Jokowi- Ma’ruf Amin kalau sampai dikenakan sangsi oleh Bawaslu.

“Dan saya khusus berpesan kepada para pendukung Jokowi kasihan kepada beliau jika kepala daerah dukung beliau bahkan menjadi timses ini akan menabrak UU dan juga dapat dijadikan celah lawan untuk menggugat pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin dan ini sangat berbahaya sekali,” ujarnya.

Oleh karena itu Firman juga meminta para tim sukses benar benar memahami peraturan per undang undangan berlaku agar tidak merugikan pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Sebelumnya, Bawaslu Riau akan memanggal Gubernur-Wagub terpilih dan sejumlah kepala daerah terkait deklarasi dukungan ke Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Pemanggilan tersebut diputuskkan setelah melalui pembahasan dalam Rapat Pleno Bawaslu Riau malam ini.

“Terkait Gubernur terpilih dan Bupati/ Walikota se Riau yang menandatangani pernyataan dukungan kepada salah satu capres-cawapres Pemilu tahun 2019, Bawaslu Riau akan segera memanggil gubernur terpilih serta beberapa orang bupati dan Wali kota se-Riau,” kata Ketua Bawaslu Rusidi Rusdan dalam siaran persnya, Rabu (10/10/2010).

Rusidi menjelaskan pemanggilan dilakukan karena Bawaslu merasa perlu menanyakan beberapa hal terkait kehadiran mereka dalam deklarasi dukungan yang dilaksanakan oleh Projo di Hotel Aryaduta Pekanbaru siang tadi.

“Pada pemanggilan nanti kita ingin memperjelas lebih jauh seperti apa kronologis kejadian dan apa maksud dan tujuan kegiatan tersebut,” kata Rusidi.

Di samping itu, lanjut Rusidi, pihaknya juga akan memanggil panitia pelaksana untuk mendapat informasi yang lebih lengkap. Materi pemanggilan nanti akan difokuskan kepada kemungkinan terpenuhinya unsur pidana, khususnya pasal pejabat negara yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.

Sesuai UU No 7 Tahun 2017, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta.

“Di samping itu juga kita akan lihat kemungkinan pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas negara dengan ancaman hukuman yang sama atau bisa juga pelanggaran terhadap keduanya,” tutur Rusidi.

Deklarasi yang digelar itu dipimpin Gubernur Riau terpilih, Syamsuar didampingi Wakil Gubernur Riau terpilih, Edy Natar. Di atas panggung juga terlihat sejumlah kepada daerah.

Kepala daerah yang hadir di antaranya, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus (Partai Demokrat), Bupati Kampar, Azis Zainal (PPP), Bupati Kuansing Mursini, Bupati Meranti, Irwan Nasir (Ketua PAN Riau), Wali Kota Dumai Zulkifli AS, Bupati Inhil M Wardan Golkar, Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Selanjutnya, Bupati Rokan Hulu Sukiman (Ketua DPC Gerindra), Bupati Rokan Hilir Suyatno (PDI Perjuangan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here