Serapan Anggaran Pemprov DKI Rendah, DPRD Sarankan Beri Sanksi

Jakarta, PONTAS.ID – Para kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang penyerapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)-nya rendah, disarankan untuk diberikan sanksi saja, berupa pemotongan tunjangan kerja daerah (TKD).

Saran tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik, dalam menanggapi serapan anggaran Pemprov DKI yang belum mencapai 50 persen. Tepatnya, penyerapan anggaran Pemprov DKI baru sebesar 48 persen.

“Saya minta Pak Gubernur menghubungkan ini dengan TKD. Kalau rendah, TKD jangan dikasih 100 persen,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (1/10/2018).

Menurut Taufik, penyerapan anggaran ini harus ditingkatkan. Apalagi, ini sudah masuk triwulan terakhir sebelum akhir tahun anggaran. Menurut sejumlah anggota DPRD, banyaknya SKPD yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) dapat mempengaruhi penyerapan anggaran.

Setidaknya, ada 12 SKPD yang tidak memiliki kepala definitif. Meski demikian, Taufik menilai status Plt tidak berpengaruh pada penyerapan anggaran. Sebab, menurut dia, Plt memiliki kewenangan yang sama dengan kepala SKPD.

Hanya saja, dia meminta kepada para kepala SKPD, baik yang Plt maupun definitif, untuk tetap semangat menggenjot penyerapan anggaran. “Harus digenjot banget ini,” ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah mengakui bahwa tingkat penyerapan anggaran sejumlah SKPD memang masih rendah. Beberapa di antaranya yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Bina Marga.

“Yang penyerapannya masih rendah seperti Dinas Perumahan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga,” tutur Saefullah di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (1/10/2018).

Berdasarkan data di laman publik.bapedadki.net hingga Senin ini, penyerapan anggaran Dinas Perumahan paling rendah di antara SKPD lainnya, yakni 15,8 persen dari alokasi anggaran Rp 3,17 triliun.

Kemudian, penyerapan anggaran Dinas Sumber Daya Air sebesar 23,9 persen dari alokasi Rp 4,54 triliun. Sementara, penyerapan anggaran Dinas Bina Marga yakni 36,9 persen dari alokasi Rp 3,36 triliun. Secara keseluruhan, penyerapan APBD DKI 2018 baru 48,59 persen.

“Tapi, kalau menurut BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa), yang sudah lelang itu sudah 72 persen. Artinya, ini kan ada beberapa proyek yang belum dibayarkan,” ucap dia.

Oleh karena itu, Saefullah akan memanggil sejumlah SKPD yang penyerapan anggarannya rendah. Dia akan menanyakan masalah apa yang dialami SKPD sehingga belum bisa mengeksekusi semua program.

“Besok saya mau panggil dulu, kita cek dulu apa hambatannya. Bisa enggak dieksekusi, toh tinggal sisa waktu mepet sekali, tiga bulan,” tukasnya.

Editor: Risman Septian

Previous articleDanau Toba Siapkan Diri Sambut Wisatawan
Next articleJabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Seharian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here