Jakarta, PONTAS.ID – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bali beramai-ramai mengundurkan diri. Seremoni pengunduran diri secara massal dilakukan sangat dramatis di Kantor DPW PKS Bali, Jumat (28/9).
Pengunduran diri ramai-ramai itu merupakan buntut dari pergantian Ketua DPW Bali, Haji Mujiono, secara tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas. Karena merasa dizalimi, Mujiono akhirnya mundur.
Saat mendengar Mujiono mundur, kader dan pengurus ramai-ramai mengundurkan diri. Pengunduran diri diawali dengan pembacaan surat pernyatan pengunduran diri mulai DPW dan dilanjutkan dengan 7 DPD lainnya dari seluruh Bali. Setelah pembacaan sikap, dilanjutkan dengan pelepasan atribut partai, mulai jaket, baju seragam, dan KTA PKS.
Pembukaan atribut partai ini tidak hanya dari pengurus, tetapi seluruh anggota, baik wanita maupun pria melepaskan busana PKS. Acara dilanjutkan dengan doa bersama. Dalam doa bersama, seluruh kader dilaporkan menitikkan air mata atas apa yang mereka sebut kezaliman yang dilakukan terhadap Ketua DPW PKS Bali dari DPP PKS.
Saat dikonfirmasi, Haji Mujiono mengatakan awalnya adanya SK Pergantian Kepengurusan PKS Bali. SK tersebut sebenarnya sudah ditandatangani sejak 21 September 2018, tetapi baru diterima di Bali, Kamis (27/9). Isinya, menggantikan kepengurusan yang dipimpin Mujiono. “Pengurusan baru langsung dilantik Kamis (27/9) malam di Denpasar. Saya juga tidak diberi tahu secara formal. Saya hanya disampaikan melalui pesan WA. Bagaimana organisasi yang sangat formal, kami yang sudah berjuang selama 18 tahun di Bali merasa sangat tidak terhormat, tidak dihargai,” ujarnya.
Menurut Mujiono, sampai kemarin, dirinya tidak mengetahui alasan kenapa dirinya diganti secara mendadak tanpa mengikuti prosedur yang ada di dalam AD/ART PKS.
Mujiono menegaskan alasan ia pun akhirnya mengundurkan diri dari PKS. Sejumlah alasan pun ia kemukakan. Pertama, demokrasi dalam internal PKS sudah tidak ada lagi. Ruang dialog sudah tidak ada lagi antara pimpinan dan bawahan. “Di sini tampak jelas sikap otoriter partai dengan tidak membuka ruang dialog kepada bawahan,” ujarnya.
Kedua, sejak 2016, dalam internal PKS sudah terjadi konflik besar dengan saling pecat-memecat. Kondisi ini bisa mengurangi kekuatan partai dalam mengikuti pemilu.
Mujiono menambahkan, bersama pengunduran dirinya, seluruh pengurus DPW PKS, 7 DPD dari 7 kabupaten dan kota di Bali semuanya pun ikut mengundurkan diri. Pengunduran diri dilakukan secara serentak.
Diurus DPP
Saat menanggapi hal itu, anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini mengaku belum menerima pemberitahuan resmi pengunduran diri jajaran pengurus DPW PKS dan kader-kader PKS di Bali.
Ia mengatakan, bila benar terjadi pengunduran diri, hal itu akan diurus oleh pihak Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS.
“Saya belum lihat kalau ada pengunduran diri itu. Itu nanti DPP yang akan menyelesaikan,” ujar Jazuli, Jumat (28/9). Jazuli mengatakan masalah dengan DPW itu harus diselesaikan dan dibahas oleh DPP PKS. Dengan demikian, masalah akan dapat terselesaikan dengan jelas.
Mundurnya ribuan pengurus, kader inti, dan anggota PKS di Bali itu diyakini tidak memengaruhi kepengurusan PKS di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Saat ini kader PKS di NTT masih solid, tidak terpengaruh di Bali,” kata Ketua DPW PKS NTT Anwar Hajral di Kupang, Jumat (28/9) sore.
