Asrul Hoesein: Menteri LHK Siti Nurbaya Keliru Sikapi Sampah Plastik

Direktur Green Indonesia Foundation, H. Asrul Husein.

Jakarta, PONTAS.ID – Pemberitaan yang beredar Bahwa Kementerian LHK cq Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati rencana akan kembali mengeluarkan peraturan menteri (permen) yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik sebelum Pilpres 2019.

Hal ini ditanggapi Direktur Green Indonesia Foundation, H.Asrul Hoesein saat ditemui pontas.id di daerah Taman Mini, Sabtu (29/9/2018),  mengatakan  pada prinsipnya Permen yang dimaksud itu sesungguhnya hanya akan mengganti sekaligus menutup borok kesalahan dari Surat Edaran (SE) Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSLB3-KLHK) Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.

Ia mengatakan, SE KPB yang di teken oleh mantan Dirjen PSLB3 Tuti Hendrawati Mintarsih pada bulan Pebruari 2016 itu mendapat penolakan atau resistensi dari masyarakat, sehingga peritel dibawah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dan non APRINDO pada bulan oktober 2016 menghentikan pelaksanaan kebijakan KPB tersebut. Tapi sampai hari ini masih ada saja peritel modern yang melakukan penjualan kantong plastik berbayar itu, sebut misalnya Superindo, AEON dll.

“Seharusnya Menteri LHK Siti Nurbaya itu memberi pertanggungjawaban atas dana publik yang telah dikutip di masyarakat sebelum menerbitkan permen pengganti. Janganlah menutup masalah lalu menimbulkan masalah baru lagi. Ini sama saja berpikir tiba masa tiba akal. Bisa saja kedepan tiba masa mati akal,” jelas Asrul.

Asrul Hoesein (Direktur Green Indonesia Foundation Jakarta) selaku pemerhati regulasi persampahan, sejak 2016 sudah pernah memberi warning pejabat-pejabat pada Ditjen PSLB3 KLHK agar berhati-hati dalam menjalankan kebijakan itu, karena SE-KPB berpotensi terjadi pelanggaran korupsi (gratifikasi).

Pada tahun 2016 awal pelaksanaan kebijakan ini, Asrul, mengatakan telah memberikan solusi tentang KPB ini pada Ditjen PSLB KLHK dan terakhir sekira awal tahun 2017 saya susul lagi beri jalan keluar berupa standar operation prosedure (SOP KPB) agar jangan sampai kebijakan KPB itu tidak bermasalah dikemudian hari. “Tapi solusi itu tidak dilaksanakan oleh Menteri LHK padahal sangat linear dengan regulasi-regulasi yang mengikat surat edaran KPB,”.

Kepada media ini, Asrul menjelaskan bahwa berdasar penolakan solusi itu,  ia menduga keras terjadi “permainan kotor” alias “gratifikasi” pada KPB ini oleh oknum-oknum yang terkai dengan kebijakan KPB ini. Karena solusi yang saya berikan itu, sangatlah kondusif dan win-win solusi. Kecuali oknum berniat jahat yang tidak resfek solusi itu. Perlu diketahui bahwa, sampai kapanpun borok KPB ini tidak akan dilupakan termasuk oleh hukum sebelum diselesaikan dengan benar dan bertanggungjawa

Asrul mengatakan, bahwa sepatutnya oknum-oknum KLHK harus sadar untuk hentikanlah berkelit dan bohongi publik tentang varian solusi-solusi sampah plastik yang tidak benar selama ini, antara lain seperti solusi aspal mix plastik, cukai plastik, stop impor scrap plastik dll. S3mua solusi itu tidak punya kebenaran sama sekali. Karena solusi sampah sangat jelas arahnya dalam UU. No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah bersama regulasi turunannya.

“Termasuk Kantong Plastik Berbayar yang sampai kini Menteri LHK belum pertanggungjawabkan ke publik, bahwa kemana dan diapakan uang KPB itu. Uang KPB itu bila dianggap barang dagangan, berarti KLHK ikut berdagang dan membohongi publik,” ujarnya.

Asrul berpendapat, seharusnya pengurangan sampah itu bukan pelarangan penggunaan produk tapi mengelola sampah itu sendiri, itulah pengurangan sampah yang sesungguhnya. Jadi hulu sampah itu bukan di industri produknya tapi hulu sampah itu berada di rumah tangga atau orang per orang sebagai pengguna produk.

“Heran juga cara kerja Dirjen PSLB3 KLHK ini, dari pejabat lama sampai pada pejabat baru saat ini sama saja pola pikir dan pola tindaknya dalam sikapi sampah. Sepertinya ini bukan karena kebodohan tapi diduga ini terjadi unsur kesengajaan terstruktur,” ujar Asrul.

Mungkin dianggap masyarakat tidak paham masalah, jadi mudah saja membuat kebijakan yang keliru. Belajarlah dari kegagalan dan jangan malu melakukan solusi yang sumbernya dari masyarakat. Rakyat juga berhak bicara dan mengusulkan sesuatu solusi, sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 dan perundangan persampahan yang ada, bahwa masyarakat dapat ikut serta atau melibatkan masyarakat. “Jangan hanya melibatkan masyarakat atau penngiat sampah yang sifatnya hanya ABS atau AIS saja, seperti yang terjadi selama ini. Mari belajar dan berani jujur pada diri dan rakyat,” tegas Asrul.

Editor: Idul HM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here