Tingkatkan Investasi, Pemerintah Berikan KUR Pariwisata 500 Juta per Nasabah

Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Jakarta, PONTAS.ID – Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini memberikan perhatian utama pada pembangunan infrastruktur dan pariwisata, yang menghasilkan devisa langsung dan bermanfaat untuk menstabilkan defisit pada neraca perdaganan.

“Menghadapi situasi ekonomi global yang kurang mendukung belakangan ini, kita perlu mendorong ekspor untuk menghasilkan devisa dan menekan impor. Untuk inilah mengapa pariwisata dimasukkan dalam industri ekspor karena menghasilkan devisa besar,” kata Darmin dalam siaran pers Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Jumat (28/9/2018).

Selain melalui kebijakan fiskal, tambah dia, pemerintah juga melakukan upaya untuk mendorong agar penyaluran kredit ke sektor usaha pariwisata semakin besar.

“Saya bersama Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya merinci kembali siapa saja yang dapat menerima skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR sekarang dapat dinikmati para pelaku usaha pariwisata. KUR pariwisata ini sudah kita launching di Danau Toba, Sumatera Utara belum lama ini,” ujar Darmin.

KUR Pariwisata tersebut, jelas Darmin, dimanfaatkan masyarakat di sekitar destinasi prioritas Danau Toba, antara lain untuk usaha homestay.

“Pelaku usaha pariwisata dapat memanfaatkan kredit KUR skala mikro dan kecil besarnya mencapai Rp 500 juta per-nasabah. Ini tentu sangat membantu usaha mikro dan kecil pariwisata,” ucapnya.

Menurut Darmin, KUR dengan bunga 7 persen per tahun ini menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro-kecil pariwisata.

“Kecilnya suku bunga KUR yang hanya 7 persen ini karena disubsidi oleh pemerintah lewat APBN yang mencapai 11 triliun rupiah. Dan besarnya subsidi bunga ini, sedikitnya ada 120 triliun rupiah KUR yang akan disalurkan untuk usaha mikro dan kecil dan ini bisa dinikmati oleh pelaku usaha pariwisata,” tutur dia.

Sementara itu Menpar Arief Yahya menjelaskan, jumlah pelaku usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata tahun ini sebanyak 6,7 juta orang dan diproyeksikan membutuhkan kredit KUR pariwisata sebesar 25 triliun rupiah.

Para UKM pariwisata yang bergerak di usaha homestay diproyeksikan membutuhkan dana investasi sebesar dua triliun rupiah.

Seperti diketahui dalam lima tahun ke depan atau 2019-2024 sektor pariwisata membutuhkan investasi sebesar 500 triliun rupiah untuk pengembangan 10 DPP dan destinasi unggulan lainnya antara lain Mandeh (Sumatera Barat) dan Tanjung Puting (Kalteng) sebagai habitat asli orang utan yang menjadi destinasi kelas dunia.

Kebutuhan investasi tersebut terdiri dari pembiayaan pariwisata sebesar 295 triliun rupiah yakni berasal dari pemerintah 10 triliun rupiah dan swasta 285 triliun rupiah, sedangkan investasi pariwisata senilai 205 triliun rupiah berasal dari pemerintah 170 triliun rupiah dan swasta 35 triliun rupiah.

Sementara itu investasi pariwisata dari pemerintah berasal dari Kementerian PUPR 32,5 triliun rupiah; Kementerian Perhubungan 77,3 triliun rupiah; PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II 56 triliun rupiah; Kementerian Kominfo 0,05 triliun rupiah; DAK Pariwisata satu triliun rupiah; dan Kemenpar sebesar tiga triliun rupiah.

Selama periode 2019 – 2024, investasi sektor pariwisata antara lain untuk membangun 120 ribu kamar hotel, 15 ribu restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan peran serta dunia usaha, serta program pembangunan 100 ribu homestay dengan melibatkan UKM pariwisata.

Editor: Risman Septian

Previous articleTingkatkan Tali Persaudaraan melalui Olahraga
Next articleDarmin: Kestabilan Ekonomi Nasional Prioritas Utama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here