Pemangku Kepentingan Perbatasan Indonesia-Malaysia Sepakat Review BTA 1970

Pontianak, PONTAS.ID – Seluruh pemangku kepentingan dan masyarat di perbatasan Indonesia-Malaysia sepakat agar peninjauan kembali (review) perjanjian perdagangan perbatasan (Border Trade Agreement/BTA) 1970 dapat segera diselesaikan.

Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Review BTA 1970 di Pontianak, Kalimantan Barat, pada beberapa waktu yang lalu. Rakornas ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.

“Review BTA 1970 diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dalam perdagangan perbatasan dimana perdagangan perbatasan berbeda dengan perdagangan internasional karena hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Direktur Perundingan Bilateral Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Ni Made Ayu Marthini, Senin (24/9/2018).

Made menjelaskan, BTA ini bukan merupakan instrumen hukum untuk kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor menggunakan ketentuan perdagangan internasional.

“Filosofi BTA adalah memudahkan perdagangan di wilayah perbatasan selama jalur logistik dan distribusi kebutuhan harian masyarakat masih belum optimal. Selain itu, untuk meminimalisasi terjadinya disparitas harga antara wilayah perbatasan dengan daerah lain di Indonesia,” jelasnya.

Menurut Made yang juga sebagai Ketua Negosiator Review BTA 1970 Indonesia-Malaysia, Kemendag telah melakukan percepatan perundingan Review BTA dengan melakukan tiga kali perundingan di tahun 2017 dengan hasil yang sangat positif.

“Hampir 80 persen dari pasal yang ada telah disepakati secara substansial, hanya beberapa isu krusial yang memang masih menunggu kesepakatan, yaitu titik lintas batas (exit entry points), penentuan nilai (threshold value), dan daftar komoditas,” lanjutnya.

Made mengharapkan semoga tahun ini dapat diselesaikan. Saat ini Delegasi Indonesia tengah mengatur jadwal pertemuan dengan Delegasi Malaysia. Menurutnya, salah satu hal yang patut menjadi perhatian dalam review BTA adalah mekanisme pengawasan barang-barang perdagangan perbatasan untuk tidak merembes ke wilayah selain yang menjadi cakupan BTA.

“Untuk itu, peran dari Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jendaral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga juga penting guna mengantisipasi hal ini,” imbuhnya.

Rakornas ini merupakan kerja sama Direktorat Perundingan Bilateral dengan Disperindag Provinsi Kalimantan Barat. Hadir sebagai narasumber yaitu perwakilan dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri; Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri; Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian perdagangan; dan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Editor: Risman Septian

Previous articleSawah Kering, Amran Minta Wagub Sumsel Lakukan Koordinasi
Next articleKKP Minta Pelaku Usaha Laporkan Produksi Ikan Secara Jujur

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here