Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan rumah yang rusak pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat tidak dilakukan oleh kontraktor namun dilakukan dengan metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas).
“Masyarakat tidak menjadi penonton saja, tapi gotong royong sehingga bisa menyelesaikannya lebih cepat daripada kontraktor. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah akan selesai dalam waktu enam bulan,” kata Menteri Basuki pada Rapat Konsultasi Tindak Lanjut Penanganan Gempa Bumi NTB di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/9/2018).
Ditambahkan Menteri Basuki, sebagai antisipasi musim hujan musim, Kementerian PUPR dan BNPB akan menyiapkan hunian berupa tenda sementara di dekat rumah, sambil warga menyelesaikan perbaikan rumahnya.
Kementerian PUPR juga telah membentuk tim pendamping dimana satu tim beranggotakan sembilan orang terdiri dari Tim Balitbang, TNI/Polri, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik untuk bisa mendampingi masyarakat membangun rumah.
“Rumah tahan gempa yang dibangun tidak harus menggunakan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), namun juga bisa teknologi lainnya. Hal yang penting adalah struktur bangunannya, yakni dengan kolom yang tahan gempa. Untuk dinding bisa menggunakan kayu, atau batu bata yang ditentukan sendiri oleh masyarakat,” kata Menteri Basuki.
Diungkapkan Menteri Basuki, pihaknya telah mengerahkan sebanyak 400 insinyur muda CPNS PUPR untuk membantu pendampingan rekonstruksi rumah. Pemerintah juga telah memulai pencairan bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak, yakni Rp 50 juta rumah rusak berat, Rp 25 juta rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta rumah rusak ringan.
Gandeng Kadin NTB
Untuk memasok kebutuhan bahan bangunan, Menteri Basuki menyatakan telah berkoordinasi dengan Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi NTB yang telah membuka 8 depo material konstruksi di 5 Kecamatan, untuk menyediakan material konstruksi seperti semen, pasir, rangka baja, dan pipa paralon dalam jumlah cukup dan harga terjangkau.
“Suplai bahan bangunannya dari Jawa Timur bukan dari Jakarta supaya lebih cepat. Untuk itu, saya setuju dengan masukkan dari DPR agar dana pembangunan rumah warga segera cair. Pemerintah akan mengontrol harga bangunan yang dijual di depo agar tidak jauh tinggi dari harga pasaran,” kata Menteri Basuki.
Sebagai informasi, data sementara jumlah rumah yang sudah terverifikasi sebanyak 31.991 unit rumah rusak berat, dimana sebanyak 20.546 unit di Pulau Lombok sudah ditetapkan melalui SK Bupati dan 2.477 unit di Pulau Sumbawa dalam proses pendataan dan pembuatan SK Bupati.
Tampak hadir mendampingi Menteri Basuki, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Sumberdaya Air Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
Editor: Hendrik JS
