Pemilik Media Merapat ke Jokowi Tak Bahayakan Independensi Pers

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan, merapatnya pemilik media ke koalisinya bukan sesuatu yang membahayakan.

Menurutnya, pemilik media tersebut justru akan bersinergi untuk mengawasi segala kebijakan yang bakal di ambil nanti.

“Dalam politik bagaimana orang terlibat dalam kebijakan publik, kebijakan kolektif untuk keputusan publik untuk kebijakan publik,” kata Lodewijk, Senin (10/9/2018).

Apalagi, tegas dia, para pemilik media ini tau aturan terkait kode etik jurnalistik. Sehingga, tidak serta merta mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Maka itu, ia membantah adanya tudingan hadirnya pemilik media di kubu pasangan Jokowi-Ma’ruf akan membahayakan demokrasi.

“Dewan Pers untuk kode etik itu ada, jadi enggak usah diragukan bawa mereka akan kemana karena ada yang mengawasi, di bawaslu dan panwaslu itu kan KPI juga kan terlibat sehingga tidak akan macam macam,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan berpendapat, keberadaan pebisnis media di salah satu kubu pada pemilu mengancam independensi perusahaannya, dan itu yang terjadi empat tahun lalu.

“Karena pemilik pengaruhnya cukup besar ke kebijakan media. Jadi kalau makin banyak owner terlibat di politik praktis, itu otomatis akan membahayakan independensi media yang dia punya,” ujar Manan.

Manan menyebut, pengaruh pemilik media di Indonesia cukup besar ke ruang redaksi. Keberpihakan pemilik media terhadap kekuatan politik tertentu lantas hampir dipastikan berdampak pada posisi politik redaksi.

“Independensi media sebenarnya bisa dijaga jika wartawan berani memastikan tak ada pengaruh yang dibawa bosnya pada ruang redaksi,” jelas Manan. “Masalahnya, itu sulit terwujud jika melihat sejarah media massa sampai sekarang,” katanya.

AJI pun mengingatkan pemilik media seperti Thohir dan Harry Tanoe agar tidak memengaruhi hak publik mendapat informasi yang berimbang dan akurat.

“Jangan sampai hak publik untuk mendapat berita yang benar, akurat, cover both side, itu tidak terjadi karena kepentingan politik pemiliknya. Kami berharap owner jangan mencampuri urusan newsroom,” tegas dia.

Senada, analis politik dari Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, mengatakan media yang netral justru sesuatu yang “absurd”. Sebab, menurut dia, kebijakan redaksi pasti dikendalikan pemilik atau pasar.

Meski menganggap keberpihakan adalah hal yang wajar, akan tetapi ia menyerukan agar tak boleh ada semacam taklid buta.

“Keberpihakan media wajar, namun (harus) tetap kritis, berdasarkan data dan fakta,” ujar Wawan.

Menurut dia, keberpihakan media yang tidak berdasarkan data dan fakta inilah yang akan merugikan masyarakat.

Untuk diketahui, terpilihnya bos Republika Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin kian memperpanjang daftar pengusaha/pemilik media yang ada di kubu petahana.

Sebagai pengusaha, Erick Thohir tercatat sebagai pendiri dan pemilik Mahaka Group. Konsorsium perusahaan itu memiliki empat media daring, empat media cetak, dan empat media berbasis broadcasting. Beberapa di antaranya seperti Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia, hingga republika.co.id.

Sebelum Erick Thohir bergabung, sudah ada Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Perindo yang juga menguasai jaringan MNC Media. Ia pemilik resmi RCTI, Global TV, Koran Sindo, Okezone, INews TV, dan sejumlah media elektronik lain.

Di sana juga ada Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus pimpinan Media Group yang membawahi merek seperti Media Indonesia dan Metro TV.

Keberadaan Hary Tanoe, Erick Thohir, dan Surya Paloh di kubu Jokowi-Ma’ruf membuat hampir semua media elektronik, TV dan online sudah “dikuasai” pasangan tersebut.

Karena itu, ia meminta asosiasi wartawan menjaga kritisisme media dan pembaca selama pemilu berlangsung.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here