DPR: Polemik Nasib Caleg Eks Koruptor Ada di MA

Ilustrasi Caleg eks Korupsi (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai, polemik nasib mantan narapidana (Napi) kasus korupsi yang menjadi bakal calon anggota legislatif (Caleg) kuncinya ada di Mahkamah Agung (MA).

Dia pun meminta Mahkamah Agung (MA) segera mengeluarkan keputusan atas judicial review Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan sejumlah pihak. Keputusan dari MA merupakan solusi atas pro dan kontra antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Sekarang kata kuncinya ada di MA yang sedang judicial review PKPU ini. Kami berharap MA segera saja mengeluarkan putusan soal ini,” kata Mardani, Selasa (4/9/2018).

Akan tetapi, lanjut Politisi PKS ini, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan napi kasus korupsi menjadi caleg tetap berlaku sepanjang belum ada keputusan MA tersebut.

“Sebelum ada keputusan apapun PKPU tetap berlaku. Bahwa mantan napi koruptor dilarang nyaleg,” ujarnya.

Di bagian lain, Mardani mengakui bahwa KPU memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, lantaran merupakan hajatan besar bagi demokrasi Indonesia.

“Nah salah satu premis KPU adalah bahwa bukan cuma di hilir, tapi di hulu,” ucapnya.

“Yakni menyeleksi dengan ketat para bacaleg, sehingga menurut saya KPU benar. Tapi Bawaslu juga tidak membuat surat yang membatalkan PKPU,” tutupnya.

Harus Dijalankan

Sementara itu, Bawaslu menegaskan jika putusan telah ditetapkan oleh pihaknya harus tetap dijalankan.

“Putusan Bawaslu tetap harus dijalankan,” ujar Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, saat dihubungi, Selasa (4/9/2018).

Bagja mengatakan pelaksanaan putusan sesuai dengan perintah Undang-Undang. Karenanya KPU harus menjalankan putusan Bawaslu daerah terkait diloloskannya eks napi korupsi sebagai bacaleg.

“Sesuai dengan perintah UU, perintah UU harus dijalankan,” kata Bagja.

KPU sebelumnya berkirim surat kepada Bawaslu terkait diloloskannya sejumlah eks napi korupsi menjadi caleg. Surat tersebut berisi permohonan penundaan eksekusi terhadap keputusan tersebut.

“Kami sudah kirimkan suratnya, kami sudah kirimkan suratnya kepada Bawaslu,” ujar Ketua KPU Arief Budiman (3/9).

Arief mengatakan, selain kepada Bawaslu, surat dikirimkan kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota. Pihaknya meminta keputusan Bawaslu ditunda hingga Mahkamah Agung (MA) memutus gugatan uji materi PKPU.

Previous articlePPP Targetkan Jadi Partai Islam Terbesar Se-Indonesia 2019
Next articleKPU Bantah 25 Juta Pemilih Ganda oleh Koalisi Prabowo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here