
Jakarta, PONTAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga menjelang empat tahun kepemimpinannya. Keberhasilan ini dipastikan merujuk data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang berasal dari lembaga nasional dan internasional yang kompeten.
Hal ini disampaikan timses Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk mementahkan pernyataan bakal calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa angka kemiskinan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini bertambah sebesar 50 persen.
“Berdasarkan data dari BPS (Biro Pusat Statistik), angka kemiskinan Indonesia saat ini sudah turun dan berada di level 9,82 persen,” kata Debby Wage, juru bicara timses Joko Widodo-Ma’ruf Amin, kepada wartawan di Jl. Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2018) sore.
Dibandingkan dengan tahun lalu, lanjut Debby, tingkat penurunan mencapai jumlah 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 sebesar 26,58, “Sekarang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen,” kata Wasekjen Partai Perindo ini.
Pengangguran dan TKA
Sementara itu, terkait isu meningkatnya pengangguran di Indonesia, Vera Imelda yang juga merupakan Timses Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan, sejak tahun 2015 pada masa-masa awal Presiden Jokowi memimpin, tingkat pengangguran berada di angka 6,18 persen.
“Angka ini terus menurun mulai dari tahun 2016 menjadi 5,6 persen, dilanjutkan tahun 2017 5,5 persen hingga pada Februari 2018, tingkat pengangguran sudah berada di angka 5,1 persen. Dalam kurun waktu tiga tahun, pak Jokowi berhasil menurunkan tingkat pengangguran,” kata Vera.
Demikian halnya dengan maraknya isu tenaga kerja asing (TKA) yang dihembuskan pihak kompetitor, Wakil Bendahara Partai PKPI ini pun menyayangkannya, sebab menurut dia isu tersebut tidak memiliki data dan fakta.
“Mereka gak pakai data, tujuannya hanya untuk menggiring opini. Padahal, secara keseluruhan TKA yang bekerja di Indonesia itu hanya sekitar 70 ribuan atau sekitar 0,067 persen dari jumlah tenaga kerja Indonesia. Tidak sampai 1 persen kok,” kata Vera.
Daya Beli Meningkat
Dalam kesempatan yang sama, soal isu menurunnya daya beli masyarakat, ditanggapi Dedek Prayudi yang juga merupakan juru bicara Partai PSI. Menurut dia, sejak 2015 hingga 2017, daya beli masyarakat justru meningkat 5 persen.
“Ini terlihat dari meningkatnya konsumsi masyarakat meski dalam waktu bersamaan harga-harga barang-barang konsumsi juga naik. Salah satu penyebab meningkatnya daya beli ini karena berhasilnya program pengalihan subsidi yang dananya dipakai membiayai perluasan jaringan listrik di wilayah Timur serta program BBM 1 Harga,” kata Prayudi.
Prayudi kembali mencontohkan kenaikan harga daging selama pemerintahan Jokowi naik hanya 5,75 persen dibanding pemerintahan sebelumnya yang meningkat hingga 11 persen. Demikian juga dengan harga beras hanya naik sebesar 6 persen, lebih rendah dari era pemerintahan sebelumnya yang naik sampai 9 persen.
“Harga telur selama pak Jokowi hanya naik 5,3 persen, padahal sebelum era pak Jokowi harga naik mencapai 7,4 persen. Makanya klaim-klaim negatif yang selalu dilontarkan kompetitor kami tidak berdasar pada data. Untuk itu, kami harapkan masyarakat agar tetap kritis menghadapi pesta demokrasi ini,” pungkasnya.
Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS