Menteri Mau Nyaleg Disarankan Mundur

Ilustrasi Caleg (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menyarankan menteri yang mau maju dalam pemilihan legislatif 2019 untuk mundur. Hal tersebut dinilai merupakan moralitas dan jabatan politik.

“Golkar sendiri menyarankan bagi menteri yang mau nyaleg harus mundur. Karena ini bicara moralitas dan politik,” ujar Bambang Soesatyo, Rabu (11/7/2018).

Menurut pria akrab disapa Bamsoet, meski menteri yang berniat maju untuk nyaleg telah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun menteri yang bersangkutan tetap harus mundur.

“Yang mau nyaleg walaupun presiden memberikan lampu hijau dan cuti, berbenturan pada moralitas para menteri,” katanya.

Bamsoet pun mengatakan, kader Golkar yang saat ini duduk di Menteri tidak ada yang berniat nyaleg. “Kebetulan Idrus Marham dan Airlangga Hartanto tidak nyaleg,” ucap Ketua DPR ini.

Sikap Tak Bijak

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai, sikap Presiden yang mengizinkan menteri yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) sebagai sebuah sikap kurang tepat.

“Menurut saya, tidak bijak jika Presiden mengizinkan menteri yang ingin nyaleg, meskipun harus cuti saat pelaksanaan kampanye,” kata Mardani di gedung DPR.

“Beliau membolehkan sesuatu yang secara etika tidak tepat. Pasalnya sebagai menteri segala fasilitas yang diberikan negara pasti akan melekat, seperti Patwal (pengawalan) dan segala macamnya. Hal tersebut rentan terhadap penyalahgunaan fasilitas negara,” tambahnya.

Tidak hanya itu, politisi PKS ini mengutarakan, menteri dan caleg merupakan dua pekerjaan berbeda yang memerlukan fokus.

Terlebih lagi, lanjut Mardani, menteri mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi kondisi Bangsa Indonesia yang saat ini mengalami defisit perdagangan, defisit neraca keuangan dan nilai tukar dolar AS tinggi.

“Tidak usah kampanye, kalau masyarakat tahu menteri tersebut menjalankan tugasnya dengan baik, maka pasti akan terpilih lagi kok,” ucapnya.

“Jika menteri ini mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, maka menteri tersebut harus berhenti terlebih dahulu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengataka, belum ada menteri yang mengajukan izin maju menjadi caleg. JK menyebut aturan KPU tidak mengharuskan menteri yang nyaleg untuk mundur.

Menurut JK, menteri yang hendak ikut nyaleg harus mengambil cuti tapi tidak harus mundur dari jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan aturan KPU. “Sesuai dengan aturan KPU hanya cuti,” ujar JK di Hotel JS Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/7).

Previous articleMenko Luhut Minta PT Pindad Mandiri dalam Produksi Amunisi
Next articleLuncurkan SI-Mentor, Anita Firmanti Semangati Jafung PUPR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here