Perjalanan Panjang STS-50, Sering Lakukan Pelanggaran di Negara Lain

Kapal STS-50.

Jakarta, PONTAS.ID – Kapal STS-50 sebelumnya pernah ditahan dan diperiksa oleh Pemerintah Tiongkok di Dalian Port pada tanggal 22 Oktober 2017 sebelum melarikan diri pada hari yang sama.

Berdasarkan keterangan dari ABK, dokumen para awak kapal seperti paspor dan buku pelaut serta dokumen kapal diambil oleh petugas pemeriksa di Tiongkok. Kapal STS-50 melarikan diri tanpa membawa dokumen apapun.

Hal itu  mengemumuka  dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Wakil Kepala Staf TNI AL Achmad Taufiqoerrochman, Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo, Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa, dan Direktur Operasi Satgas 115 Wahyudi HD, di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (18/4).

Kapal sempat bersandar di Tiongkok pada tanggal 12 Desember 2017 untuk mengambil 6 orang ABK Indonesia, dokumen kapal, dan dokumen perjalanan para awak kapal. Setelah mendapatkan dokumen baru, kapal STS-50 kembali melanjutkan operasinya. Dokumen-dokumen tersebut diduga merupakan dokumen palsu.

Pada tanggal 18 Februari 2018, STS-50 ditahan dan diperiksa oleh Pemerintah Mozambik di Maputo Port sebelum kembali melarikan diri di hari yang sama. Dengan demikian, kapal ini telah 2 kali melarikan diri dari dua pemerintah yang berbeda. Saat pemeriksaan, dokumen seperti paspor dan buku pelaut yang dimiliki ABK diambil oleh petugas. Kapal STS-50 kembali melarikan diri tanpa membawa dokumen perjalanan apapun.

Semenjak kapal ini tertangkap pertama kali dan saat paspor serta buku pelaut disita, ABK sudah meminta pulang dan melakukan mogok kerja. Para ABK juga sempat menghubungi PT GSJ selaku agen penyalur untuk dipulangkan, namun ditolak dan diancam pembayaran denda pembatalan kontrak sebesar Rp6 juta untuk tiap ABK. Kapten kapal juga mengatakan bahwa apabila para ABK menolak bekerja, maka status mereka berubah menjadi penumpang dan harus membayar US$25 per hari selama tinggal dan berada di atas kapal.

Ketidakadilan yang dialami oleh ABK terkait gaji, nominal gaji ditentukan berdasarkan pengalaman atau lama kontrak kerja senilai USD350 atau USD380. Meskipun demikian, gaji para ABK selama 2 (dua) bulan pertama ditahan sebagai jaminan penyelesaian kontrak. Selain itu, jumlah rupiah yang diterima oleh keluarga ABK per bulan beragam mulai dari Rp4,1 – 4,5 juta.

Ketika ada tangkapan, ABK dapat bekerja 20-22 jam per hari yang terbagi dalam 2 shift. Bila tidak bekerja di atas kapal, ABK diancam potong gaji hingga USD20-30. Selain penahanan gaji selama 2 (dua) bulan pertama, para ABK juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2,5 juta yang dibayarkan selama 5 (lima) bulan atau potongan sebesar Rp500.000 per bulan. Meskipun begitu, ABK tidak ada yang mengalami kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual.

“IUU Fishing tidak lagi sekadar penangkapan ikan, tetapi juga soal kasus perbudakan yang marak terjadi. Mirisnya, banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban,” ungkap Menteri Susi dalam konferensi pers.

“Kami akan terus menginvestigasi bekerja sama dengan IOM untuk menelusuri dugaan praktik perdagangan manusia dan perbudakan terhadap 20 orang ABK indonesia yang bekerja di Kapal STS-50. Apabila ditemukan indikasi praktik perdagangan manusia, kami akan memproses secara hukum agen penyalur PT GSJ berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjut Menteri Susi.

Perlu diketahui, kapal STS-50 merupakan kapal tanpa bendera kebangsaan (stateless). STS-50 menggunakan 8 (delapan) bendera, yaitu Sierra Leone, Togo, Kamboja, Korea Selatan, Jepang, Mikronesia, Filipina, dan Namibia. Selain melakukan illegal fishing, kapal STS-50 diduga melakukan pemalsuan dokumen kebangsaan kapal untuk menghindari pengawasan dan penegakan hukum.

STS-50 diduga telah melakukan kejahatan lintas negara terorganisir dalam waktu yang cukup lama. Selain dengan menggunakan kapal asing, Menteri Susi mengimbau agar masyarakat mewaspadai modus baru pencurian ikan terorganisir yang banyak memanfaatkan kapal lokal yang terafiliasi perusahaan-perusahaan pemilik kapal berbendera asing.

“Sekarang modusnya berganti, bukan lagi kapal asing nangkap (ikan di Indonesia) tapi kapal Indonesia terafiliasi dengan kapal asing yang melakukan penangkapan (ikan) di Indonesia dan melakukan transhipment (bongkar muat ikan di tengah laut),” ungkap Menteri Susi pada konferensi pers Sabtu (7/4) lalu.

Tim gabungan KKP, TNI AL, Polri, dan Satgas 115 akan terus berkoordinasi dengan mitra internasional kami, yaitu INTERPOL, Australia, New Zealand, Togo, Tiongkok, dan Mozambik untuk menelusuri mastermind dan beneficial owner dari kapal STS-50. Mengingat STS-50 merupakan stateless vessel, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UNCLOS, sangat mungkin kapal ini akan dirampas untuk negara.

Editor: Idul HM

 

Previous articlePKS Tak Sependapat Ibadah Umroh Disetop
Next articlePulau Morotai Dukung Pembenahan Sektor Pariwisata

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here