Aroma Tak Sedap di Balik Tarik Ulur RUU Terorisme

Ketua SETARA Institute, Hendardi

Jakarta, PONTAS.ID – DPR kembali memperpanjang masa pembahasan RUU tentang Perubahan UU No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Rapat Paripurna pada Selasa (10/4/2018).

“Perpanjangan masa sidang adalah hal biasa tetapi berulangkali penundaan pengesahan RUU ini menjadi UU justru menimbulkan keraguan publik akan kesungguhan DPR menuntaskan pembahasan RUU,” kata Ketua SETARA Institute, Hendardi, dalam pernyataan persnya yang diterima PONTAS.id, Rabu (11/4/2018).

Selain itu, kata Hendardi, perpanjangan waktu pembahasan juga menggambarkan tarik menarik kepentingan para pihak atas RUU ini. DPR mengklaim bahwa masalah yang tersisa adalah terkait definisi terorisme, “Selebihnya sudah disepakati oleh Tim Perumus  dan Tim Sinkronisasi,” imbuhnya.

Menurut dia, rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi yang tertutup, muncul kesepakatan keterlibatan TNI yang dinormatifikasi melalui pasal-pasal baru termasuk mengubah judul RUU menjadi RUU Penanggulangan Terorisme. Hal ini kata Hendardi menggambarkan hilangnya pengutamaan judicial process dalam kerangka peradilan pidana.

Kesepakatan-kesepakatan DPR tersebut, lanjut Hendardi, mengabaikan aspirasi publik terkait usulan keharusan pemberantasan terorisme dalam kerangka hukum pidana yang sudah teruji dampaknya mampu mengurai jejaring terorisme.

“Semua itu hanya bisa ditemukan melalui penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan dalam kerangka integrated criminal justice system,” tegasnya.

Dibuka Kepada Publik
Dijelaskan Hendardi, pengutamaan penanganan terorisme dalam perspektif penanggulangan, sebagaimana diusulkan oleh kalangan TNI dan diafirmasi oleh DPR, akan merusak praktik fair trial yang potensial mengikis jaminan-jaminan hak asasi manusia pada pihak-pihak yang diduga, disangka dan didakwa sebagai teroris.

Hendardi juga mengingatkan, pendekatan non judicial dalam penanganan terorisme akan memperkuat kebencian aktor terorisme terhadap aparat dan menutup kemungkinan upaya deradikalisasi.

Untuk itu, pihaknya kata Hendardi, kerja-kerja Pansus RUU Terorisme pada masa perpanjangan ini harus dibuka dan memperluas partisipasi warga untuk menghindari potensi masuknya pasal-pasal susupan, pembelokan norma, “Serta potensi korupsi legislasi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Karena ini menyangkut kepentingan publik yang luas,” pungkasnya.

Editor: Hendrik JS

Previous articlePositif Tilletia tritici, 23 Ribu Ton Gandum Diawasi Karantina
Next articleTuntas Bekerja, Menteri PUPR Raih Penghargaan Tokoh Perubahan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here