Keuangan Daerah Terbatas, Dana Bagi Hasil SDA Perlu Dioptimalkan

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri, mengatakan pemanfaatan dana bagi hasil SDA perlu dioptimalkan.

Menurut Fikri, pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 10 hingga 15% dari APBD Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia, sehingga sangat tergantung dari dana transfer daerah.

“Karena itu kemampuan keuangan daerah sangat terbatas,” ujarnya, Minggu (1/4/2018).

Fikri menyebutkan, hampir rata-rata daerah mengandalkan dana transfer daerah dari pusat; Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ia melanjutkan, “Daerah tertentu yang memiliki sumber energi dan mineral memiliki dana bagi hasil yang berarti.”

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapaan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 angka 20 UU 33/2004 dan Pasal 1 angka 9 PP 55/2005).

DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip, yaitu (1) prinsip by origin, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian persentasi yang lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemetaan, (2) penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip by actual, dimana besarnya DBH disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan.

Lebih lanjut, politikus PKS ini berharap DBH dapat dimanfaatkan lebih optimal lagi bagi pembangunan di daerah-daerah sehingga mampu membantu keuangan daerah yang jumlahnya sangat terbatas.

Previous articleDPR Kecam Keras Kekejian Tentara Israel di Gaza
Next articleDPR Tak Setuju Cukai Plastik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here