Abraham Samad: Sektor Pangan Rawan Korupsi

Ilustrasi bongkar muatan beras impor dari kapal.

Jakarta, PONTAS.ID –  Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyoroti masih adanya pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi di bidang ketahanan pangan.

Hal ini menunjukkan sektor ini masih rawan tindak pidana korupsi. Maka itu, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menutup celah potensi korupsi ini dengan mengaktifkan satuan tugas di sejumlah kementrian, khususnya Pertanian.

“Sektor ketahanan pangan ini rawan korupsi karena adanya perputaran uang yang sangat signifikan. Korupsi impor daging dan impor gula yang pernah dibongkar KPK adalah salah satu contoh betapa sektor ketahanan pangan ini rawan korupsi,” kata Ketua KPK Periode 2011-2015 Abraham Samad, dalam keterangan pers, Sabtu (31/3).

Potensi korupsi sektor ketahanan pangan itu antara lain terkait kredit usaha rakyat (KUR), subsidi benih, pupuk bersubsidi, asuransi pertanian, dan pengadaan komoditas pangan strategis. Makin leluasanya eksportir dan importir sektor pangan karena mendapat keistimewaan pejabat di kementrian tertentu, juga merupakan lahan subur korupsi pangan.

Jika potensi korupsi ini tidak tertangani dengan baik, swasembada pangan bisa terhambat oleh korupsi yang pada gilirannya dapat menganggu ketenangan masyarakat desa mengingat 70% penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan.

Samad mengungkapkan peristiwa masa lalu saat KPK menangkap tersangka korupsi impor daging sapi yang melibatkan pucuk pimpinan tertinggi sebuah partai politik dan juga menangkap tangan Ketua Dewan Pimpinan Daerah menunjukkan, korupsi di sektor ketahanan pangan ini bukan omong kosong.

Ketahanan pangan rakyat dapat terganggu jika korupsi ini dibiarkan.

“Untuk menutup celah korupsi dan pencegahannya, KPK harus segera mengaktifkan satuan tugas di sejumlah kementrian terkait selain mengaktifkan operasi tangkap tangan kepada siapapun yang terlibat.” terangnya.

Potensi sektor ketahan pangan selain di bidang pengadaan seperti impor kebutuhan pokok, juga realisasi asuransi yang masih rendah, yaitu hanya 30% dari target. Kredit Usaha Rakyat atau KUR untuk pertanian juga masih jauh dari target di mana serapannya hanya 17% dari yang dialokasikan untuk petani.

“Kerawanan juga terjadi pada proyek pencetakan sawah baru yang kenyataannya sawahnya tidak terwujud serta subsidi pupuk yang rawan dikorupsi, seperti kasus korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Jawa Tengah yang melibatkan pejabat setempat beberapa waktu lalu,” pungkasnya.

Edito: Idul HM

Previous articleDestinasi Puncak Konon Berbau Mistis
Next articleJokowi Manfaatkan Long Weekend ke Mall

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here