Sektor Pangan Sudah Menjadi Lahan Subur Korupsi

Pangan

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad, baru-baru ini mengatakan makin leluasanya eksportir dan importir sektor pangan karena mendapat keistimewaan pejabat di kementerian tertentu, juga merupakan lahan subur korupsi pangan. “Jika potensi korupsi ini tidak tertangani dengan baik, swasembada pangan bisa terhambat oleh korupsi yang pada gilirannya dapat menganggu ketenangan masyarakat desa mengingat 70 persen penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan,” kata dia dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (31/3).

Abraham mengatakan potensi korupsi sektor ketahanan pangan bukan tanpa dasar, melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan impor pangan bermasalah. Pasalnya, sistem pengendalian intern Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan tata niaga impor pangan. Baik pada aspek pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPK merekomendasikan kepada Kemendag agar mematuhi ketentuan terkait dengan penerbitan persetujuan impor.

Di antaranya melakukan Portal Inatrade yang bisa terhubung secara otomatis dengan portal milik instansi lain yang menyediakan data dokumen hasil koordinasi serta data rekomendasi. Selain itu, Menteri Perdagangan diminta agar memberikan sanksi ke berbagai pihak yang bertanggungjawab atas permasalahan itu.

Kepala Biro Humas dan Kerja sama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman menyatakan, rekomendasi tersebut penting untuk tetap mendorong pemerintah supaya lebih baik terutama dalan impor pangan. “Jadi tugas pemerintah yaitu menata kembali seperti apa yang direkomendasikan BPK,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu, (4/4).

Ia menjelaskan, pemeriksaan BPK selalu melihat apa yang terjadi di masyarakat khususnya menyangkut hajat hidup orang banyak. “Kita juga melihat prioritas terhadap pelayanan publik,” kata Yudi.

Tugas BPK, kata dia, memang memotret apa yang ada lalu membandingkan dengan aturan kemudian memberikan rekomendasi. “Rekomendasi itu bagaimana memperbaiki kinerja pelayanan,” ujarnya.

Yudi juga menegaskan, apa pun di dalam IHPS merupakan poin penting yang diseminasikan ke parlemen. Lalu diinformasikan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Ada sembilan poin temuan dalam impor pangan.

Pertama, izin impor beras sebanyak 70.195 ton tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku dan bernomor ganda. Kedua, impor beras kukus sebanyak 200 ton tidak memiliki rekomendasi dari kementerian teknis yakni Kementerian Pertanian. Ketiga, impor sapi tahun 2016 sebanyak 9.370 ekor dan daging sapi sebanyak 86,567,01 ton, serta impor garam sebanyak 3,35 juta ton tidak memenuhi dokumen persyaratan.

Keempat, Kementerian Perdagangan tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan oleh importir. Kelima, alokasi impor untuk komoditas gula ktistal putih, beras, sapi dan daging sapi tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri. Keenam, persetujuan lmpor (PI) gula sebanyak 1,69 juta ton tidak melalui rapat koordinasi. Ketujuh, PI gula kristal merah kepada PT Adikarya Gemilang sebanyak 108.000 ton tidak didukung data analisis kebutuhan.

Kemudian, kedelapan, penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog tahun 2015 sebanyak 50.000 ekor tidak melalui rapat koordinasi. Kesembilan, penerbitan PI daging sapi sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18.012.91 ton senilai Rp 737,65 miliar tidak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan/atau tanpa rekomendasi Kementan.

Sengkarut temuan BPK ini benar-benar membuktikan bahwa kebijakan impor pangan syarat dilakukan atas intervensi rent seeking. Misal, fakta yang paling menohok adalah izin impor 70.195 ton beras tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku, dan memiliki nomor ganda. Kemudian, impor 200 ton beras kukus yang juga tidak memiliki rekomendasi kementerian pertanian.

Tak kalah mengejutkan lagi, selain sembilan temuan di atas, baru-baru ini juga telah terungkap importir bawang putih nakal. Lagi-lagi mencari keuntungan besar dengan biaya yang kecil. Bawang putih yang impor untuk keperluan benih, malah dialihkan jual ke pasar untuk keperluan konsumsi. Jelas keuntungan besar, karena impor benih tidak dikenakan pajak. Di sisi lain, importir bawang putih untuk konsumsi pun bermain curang. Bawang putih impor dilepas ke pasar dalam jumlah yang sedikit, tidak secara langsung. Tentu ini bentuk kecurangan agar harga bawang putih di pasar tetap mahal.

Karena itu, untuk menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan dan Kepolisian harus benar-benar serius melakukan pengawasan dan penindakan. Yakni mulai dari pengurusan perizinan, proses hingga realisasi impor.

Editor: Idul HM

Previous articlePermintaan Maaf Sukmawati Tenangkan Ibu Pertiwi
Next articleTidak Mudah Menjadi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here