Jakarta, PONTAS.ID – Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Lokataru sepakat lakukan kerjasama dengan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) dan AgriWatch untuk advokasi pertanian ditahun 2019. Hal ini disetujui dalam diskusi bersama Pataka, Agriwatch, Lokataru dan Petani dan peternak Sejabodetabek di Kantor Pataka di Jakarta, Sabtu (19/01/2019).
Salah satu Presidium AgriWatch yang hadir dalam diskusi, Dean Novel menyampaikan bahwa persoalan Sektor pangan saat ini harus segera dibenahi. Ia mencontohkan data Pertanian jagung Indonesia saat ini yang tidak jelas.
“Berawal dari data luasan lahan yang tidak ril. Calon Petani dan Calon Lahan Jagung itu tidak jelas dimana. Akibat dari data yang tidak akurat ini berimplikasi pada angka prediksi produksi yang meleset. Sementara kebutuhan atau permintaan akan jagung sangat tinggi, tidak hanya untuk industri makanan tetapi untuk segmen untuk kebutuhan pakan ternak pun demikian,” ujar Novel.
Iya juga mempertanyakan data pemerintah terkait surplus jagung. “Kita lalu bertanya-tanya ihwal surplus jagung hingga 12,92 juta ton dengan luas panen jagung sekitar 5,3 juta hektare. Satu hektare lahan membutuhkan benih jagung rata-rata 20 kilogram, sehingga membutuhkan 106 ribu ton benih. Sementara kapasitas produksi benih nasional tidak pernah melebihi 60 ribu ton. Kekurangannya diambil dari mana?,” ungkap Novel.
Ia Berharap Karena sektor ini merupakan salah satu indicator tercapainya ketahan pangan nasional “Sektor pertanian harus terus mendapatkan perhatian, agriWach Khususnya akan lebih giat memberi advokasi dan kritik yang membagun bagi lembaga sektoral pangan ini,” tegas Nonel.
Ditempat yang sama, Direktur Pataka, Yeka Hendra Fatika memaparkan hasil diskusi sebagai agenda bersama untuk merespon situasi pertanian-peternakan Indonesia di tahun 2019 ini kepada wartawan, diantaranya:
- Permasalahan ketidaktersediaan jagung telah membuat banyak peternak layer dan broiler menderita akibat mahalnya harga pakan dan menurunya produksi mereka.
- Kebijakan rasio impor 5:1 telah membuat semua usaha feedloter menurunkan skala usaha dan perbankan menjauhinya, karena resiko usaha dinilai semakin besar.
- Gempuran daging impor asal india mengakibatkan persaingan usaha menjadi tidak sehat. Banyak peternak sapi lokal yang kini hanya memfokuskan bisnisnya untuk mensupplai sapinya khusus di hari raya idul adha saja, sementara bisnis sapi potong harian sudah mereka tinggalkan.
- Ketersediaan beras yang dicitrakan surplus berlebihan telah membuat keributan publik terkait perlu tidaknya kebijakan impor beras. Belum lagi berbagai pelaksanaan proyek besar pemerintah seperti Pajale, Upsus Siwab dan Program Bekerja yang diragukan banyak pihak keberhasilannya.
Yeka menyimpulkan bahwa sebagai tindak lanjut dari diskusi ini akan diadakan serangkaian program advokasi yang dimulai dengan penyelenggaraan diskusi publik, konsolidasi petani dan peternak yang lebih besar serta mengevaluasi berbagai macam kebijakan di Kementrian Pertanian.
Sementara Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar menilai bahwa ternyata banyak persoalan yang harus segera di dorong proses penyelesaiannya di sektor pertanian dan peternakan.
Mulai dari advokasi kebijakan sampai pada pendampingan jika ada kriminalisasi petani dan peternak.
“Harus ada penguatan dan perlindungan hukum bagi petani dan peternak,” ujar Haris.
Hal inilah yang mendasari Lokataru bersama-sama Pataka dan AgriWatch, praktisi, petani duduk bersama untuk membicarakan ihwal-ihawal kerja bersama kedepan.
Editor: Idul HM
