Gelar Mediasi, Menhub Akan Intervensi Tarif Ojek Online

Gabungan Ojek Online Geruduk Istana (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan melakukan mediasi atas tuntutan ribuan pengemudi ojek dalam jaringan (daring) atau online yang melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, kemarin. Budi akan mengintervensi tarif untuk ojek online secara informal.

Budi mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa instrumen untuk intervensi terkait masalah tarif ojek online ini. Sayangnya, ia tidak menyebutkan secara detil instrumen tersebut.

“Ada, kami banyak instrumen yang bisa intervensi jadi selama ini persuasif,” kata Budi Karya di Hotel Borobudur, Rabu (28/3/2018).

Dalam pertemuan dengan Presiden, saat demo kemarin, perwakilan pengemudi ojek online mengeluhkan tarif per kilometer yang diterapkan perusahaan terlalu rendah, yaitu hanya Rp1.600 per kilometer. Padahal sebelumnya, tarif per kilometer sempat mencapai Rp4.000.

Penurunan tarif itu dianggap merugikan para pengemudi. Mereka kemudian mengusulkan tarif dapat naik menjadi Rp2.500 per kilometer.

Budi mengakui masyarakat diuntungkan dengan tarif ojek online yang murah. Namun, penyedia jasa juga perlu memikirkan nasib pengemudi ojek online jika dikenakan tarif yang terlalu murah.

Budi melanjutkan, selama ini pihaknya selalu mengimbau kepada penyedia jasa untuk menentukan tarif dengan seadil-adilnya.

“Saya imbau kepada operator ojek online melakukan kegiatan dengan hati, kalau kegiatan ini cuma pikir market share yang besar, yang jadi korban pengemudi. Kami kasihan sekali, mereka hidupnya dari situ,” tutur Budi Karya.

Selain itu, Budi ingin ada solusi terbaik bagi semua pihak atau win-win solution yang dihasilkan dalam mediasi yang dilakukan sore nanti sekitar pukul 16.00 WIB.

Lewat mediasi yang digelar hari ini, Budi berharap dapat mencari jalan tengah untuk masalah ini. Jalan tengah ini diharapkan menjadi win-win solution tanpa merugikan kedua pihak, baik perusahaan penyedia jasa layanan ojek online maupun para pengemudi.

“Semoga dengan mediasi yang akan dilakukan dapat menghasilkan jalan tengah yang baik dan tidak merugikan kedua belah pihak,” katanya.

Demo pengemudi ojek online kemarin diikuti sekitar 7.000 pengemudi dari Gojek, Grab, dan Uber. Mereka mendesak pemerintah segera membentuk undang-undang yang mengakui keberadaan ojek online sebagai moda transportasi di Indonesia.

Salah satu alasan mereka meminta dibuatkan undang-undang agar pemerintah bisa menciptakan batas bawah tarif ojek online.

Perwakilan ojek online tersebut akhirnya diterima oleh Presiden Joko Widodo. Presiden kemudian menunjuk Menhub Budi Karya Sumadi dan Menkominfo Rudiantara untuk mengurusi tuntutan para pengemudi ojek online tersebut.

Adapun unjuk rasa pengemudi ojek online ini bukan kali pertama. Mereka sudah beberapa kali melakukan unjuk rasa serupa sebelumnya. Tuntutan mereka selalu sama, yakni keberadaan payung hukum dan tarif yang rasional.

Previous articleWarga Tuntut Pembayaran Lahan, Begini Jawaban PT Banjarsari Pribumi
Next articlePuti Guntur Kagumi Sosok Wandra, Penyanyi Osing Muda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here