Jakarta, PONTAS.ID – Awal April 2018 mendatang, disebut-sebut akan menjadi ajang pergantian beberapa pimpinan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Selain memasuki usia pensiun, pergantian tersebut dinilai harus segera dilakukan karena dinilai banyak pejabat teras yang justru menghambat, bahkan tak mampu mengikuti ritme kerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Uno.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membenarkan adanya perombakan tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan aturan, perombakan dapat dilakukan setelah 6 bulan.
“6 bulan itu pada 15 April. Tunggu saja nanti, kata Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018).
Ia menerangkan, perombakan yang dilakukan tak sama dengan seperti pergantian di swasta. Namun ia menegaskan, tetap menaati aturan prosedur yang berlaku, “Kalaupun ada, saya tidak akan umumkan disini. Tapi dibina, ditunjukkan kurangnya dimana, lebihnya dimana. Anda boleh cek,” terang dia.
Copot Pejabat Teras
Adapun Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, menyatakan, beberapa pejabat yang menghambat kinerja Pemprov DKI haruslah diganti.
“Pejabat yang bikin beban gubernur atau menghambat program-program Anies-Sandi pasti diganti,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.
Menurut dia, sejumlah pejabat yang layak dicopot antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Olahraga dan Pemuda serta Dinas Tata Air, “Dirut BUMD yang nggak becus kerja juga akan diganti,” tegas Taufik.
Untuk diketahui, pada pertengahan Januari lalu, Gubernur Anies melantik delapan pejabat baru. Anies mengaku telah mengonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelantikan pejabat baru ini.
Konsultasi ini terkait jabatan Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang belum genap enam bulan sejak dilantik 16 Oktober 2017 lalu.
Penulis: Edu
Editor: Hendrik JS
