Pemerintah Melunak, KPU Lanjutkan Verifikasi Parpol

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah akhirnya mempersilahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi faktual terhadap parpol sebelum ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019. Padahal, sebelumnya pemerintah dan DPR sepakat agar KPU tidak melakukan verifikasi faktual dalam melaksanakan putusan Mahakamah Konstitusi (MK).

“Soal KPU melaksanakan kesimpulan antara pemerintah dan DPR atau tidak, atau ada variasi lain sepanjang tetapi pada koridor undang-undang dan putusan MK ya, silakan. Kan sudah ada putusan MK yang menyatakan KPU mandiri,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Tjahjo menambahkan, sikap pemerintah yang menilai tidak perlunya verifikasi faktual dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR kemarin, tidak berkaitan dengan dana yang dibutuhkan KPU.

Pemerintah kata Tjahjo, negara harus siap menyediakan anggarannya. “Bagi pemerintah kita tidak sepakat kalau keputusan kemarin dikaitkan dengan anggaran. Politik dan demokrasi itu no limit lah, besar. Soal harus ada efisiensi iya, saya kira KPU sudah punya pengalaman,” kata dia.

Tjahjo memastikan, anggaran pelaksanaan verifikasi faktual yang sempat dikembalikan ke kas negara, bisa digunakan oleh KPU, “Saya kira bisa saja (dana yang dikembalikan dipakai), tinggal KPU mengajukan lagi ke pemerintah dan ke Banggar (Badan Anggaran) DPR,” ucap dia.

Empat Poin Verifikasi
Saat ini, KPU terus mematangkan teknis verifikasi untuk 12 partai politik calon peserta pemilu 2019 yang pada pemilu 2014 telah menjadi peserta.
“Kami sudah memutuskan untuk tetap melaksanakan verifikasi terhadap 12 parpol yang sudah dinyatakan lolos pada pemilu sebelumnya,” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, malam tadi.

Lebih lanjut, dia mengatakan, ada empat aspek yang diteliti dalam kegiatan verifikasi. Pertama, KPU akan mendatangi kantor partai politik untuk meneliti kepengurusan partai politik, diikuti pengecekan keterwakilan perempuan afirmatif 30 persen dari jumlah pengurus.

Ketiga, KPU akan mengecek domisili kantor partai politik, “Keempat, kami akan melakukan verifikasi terhadap keanggotaan partai politik dengan menggunakan basis aplikasi Sipol,” kata Wahyu.

KPU melakukan verifikasi hingga tiga tingkat kepengurusan yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, “Tentu saja verifikasi keanggotaan di kabupaten/kota. Hanya penyesuaiannya adalah kita sekarang basisnya menggunakan Sipol. Jadi data Sipol kita verifikasi sedemikian rupa,” kaya Wahyu.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 53/PUU-XV/2017 atas gugatan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengharuskan semua partai politik peserta pemilu wajib melalui tahapan verifikasi faktual, yang sebelumnya diberlakukan hanya untuk partai baru.

Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here