Perludem Kritik Kapolri Soal Anggota Polri Maju Pilkada

Jakarta, PONTAS.ID – Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan bahwa anggota Polri yang gagal ditetapkan sebagai calon kepala daerah dalam pilkada boleh kembali ke instansi Polri.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pernyataan Tito bisa menjadi pintu masuk bagi keterlibatan Polri dalam politik praktis.

Menurut dia, personel Polri yang sudah mendaftar, meski tidak lolos, secara nyata telah melakukan politik praktis.

Dia khawatir, apabila kebijakan Tito tersebut dilaksanakan, akan sangat rentan bagi netralitas dan profesionelisme Polri di pilkada.

“Calon dari Polri yang gagal menjadi peserta bisa saja menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk bertindak tidak profesional terhadap lawan politik atau pihak-pihak yang dianggap tidak meloloskannya sebagai peserta,” kata Titi saat dihubungi, Selasa (16/1/2018).

Tidak Etis

Terpisah, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, menilai, jika sudah mendeklarasikan diri menjadi bakal calon peserta pilkada, anggota tersebut dianggap sudah berpolitik.

Memang dalam undang-undang tidak ada larangan untuk kembali ke institusi, tetapi dari sisi etis, hal tersebut dianggap tidak pantas.

“Jadi, tidak etis jika balik lagi ke Polri apabila yang bersangkutan tidak lolos verifikasi pencalonan oleh KPUD,” kata Poengky.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan bahwa anggota Polri yang gagal ditetapkan sebagai calon kepala daerah dalam pilkada boleh kembali ke instansi Polri.

Saat ini, pengunduran diri 10 anggota Polri yang akan ikut pilkada masih diproses.

Mereka baru menyerahkan surat pengunduran diri, tetapi belum ada pernyataan tertulis dari institusi bahwa mereka sudah tidak lagi menjabat anggota Polri.

Oleh karena itu, kata Tito, anggotanya yang tidak lolos jadi peserta pilkada bisa melanjutkan tugasnya sebagai polisi.

“Kalau penetapan dia gagal dan mereka ingin terus mengabdikan diri di Polri, tidak ada larangan menerima mereka,” kata Tito di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/1/2018).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here