Presiden Tak Mau Indonesia Diatur Freeport

Presiden Jokowi usai meninjau Embung Saina, Rote

Rote, PONTAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah Indonesia harus mendapatkan saham minimal 51 persen PT Freeport Indonesia. Sebab dalam 10 tahun terakhir Indonesia hanya mendapat 9,3 persen dari perusahaan tambang emas raksasa tersebut.

“Saat ini saya sudah perintahkan agar Indonesia dapat 51 persen. Memang pembahasannya sangat alot, tetapi yang penting jangan kalah,” kata Jokowi saat mengunjungi Pulau Rote, pulau paling selatan Indonesia, Selasa (9/1/2018).

Presiden mengingatkan kembali, bahwa pada Agustus 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Johan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani serta CEO Freeport Mc Moran, Richard Adkerson telah berbicara mengenai saham Freeport,  “Tetapi detail 51 persen saham Freeport itu masih dinegosiasikan lagi dengan pemerintah,” ujarnya.

Selain Freeport, Presiden juga menyampaikan terkait Blok Mahakam di Kalimantan Timur, yang dalam 50 tahun terakhir dikelola oleh perusahaan asing, PT Total E & P Indonesie (TEPI) dan Inpex Corporation, “Per 1 Januari Blok Makaham 100 persen sudah jadi milik kita dan dikelola oleh Pertamina. Selama puluhan tahun jadi milik asing,” katanya.

Membangun dari Pinggiran
Terkait kunjungannya ke Rote, Presiden mengatakan dirinya sudah merasa lengkap melihat Indonesia saat menginjakkan kakinya di pulau paling selatan Indonesia yang berada di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

“Saya tiba kemarin di sini merasa lengkap sudah berkeliling Indonesia, karena sudah mengunjungi sejumlah daerah, di bagian paling barat Indonesia, Utara, Timur dan terakhir ini di selatan Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, lalu Miangas serta Rote,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan dirnya menjadi presiden pertama yang mengunjungi pulau paling selatan Indonesia itu.
Hal ini dibenarkan Bupati Rote Leonard Haning, “Beliau adalah presiden pertama yang berkunjung ke pulau ini,” katanya.

Presiden menekankan selama kepemimpinannya ingin pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah Jawa, namun merata di seluruh wilayah Indonesia, “Oleh karena itu saya ingin berkunjung ke pulau-pulau terluar membangun infrastruktur serta perhubungan baik laut dan udaranya,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, di NTT akan dibangun tujuh bendungan, satu di antaranya sudah akan diresmikan penggunaannya dan tiga lainnya dalam proses pengerjaan.

Pemerintah juga membangun tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yakni PLBN Mota Ain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, serta PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). (Knt)
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here