Pergub Larangan Motor Dicabut, Sepeda Motor Belum Boleh Lewat Thamrin

Jakarta, PONTAS.ID – Meski aturan larangan melintas bagi sepeda motor di Jalan MH Thamrin dibatalkan Mahkamah Agung (MA), namun pengendara motor belum dibolehkan melintas di kawasan tersebut. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah.

“Belum (belum boleh melintas). Kan belum ada Pergub pencabutannya. Besok baru akan dibahas di biro hukum,” kata Andri ketika dihubungi, Rabu (10/1/2018).

Soal putusan MA itu, Andri beranggapan suatu saat Pergub serupa dapat dibuat lagi.

“Kalau Oke Otrip udah jalan. Kalau LRT dan MRT udah jalan. Kalau pembangunan infrastruktur sudah selesai tapi masyarakat masih enggan menggunakan angkutan umum massal, bisa saja Pergub pembatasan sepeda motor diberlakukan lagi,” kata Andri

Sebelumnya, Hakim MA membatalkan Pergub DKI tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan MH Thamrin, yang diteken di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Hal itu tertuang dalam putusan nomor 57 P/HUM/2017 dengan ketua Majelis Hakim adalah Irfan Fachruddin serta 2 anggota majelis hakim, yakni Yosran dan Is Sudaryono.

Keputusan itu diambil dalam rapat permusyawaratan Mahkaman Agung pada Selasa (21/11/2017) kemarin.

Dalam surat putusan itu, hakim memiliki sejumlah pertimbangan. Dari pemilahan dalam surat keputusan, setidaknya ada 3 penyebab utama hakim memutuskan demikian:

1. Fasilitas Jalan dan Angkutan Umum Belum Siap

Pemprov DKI belum mampu menyediakan jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan dimana sepeda motor dilarang melintas.

Hakim menilai hal itu membuat Pergub tersebut bertentangan dengan Pasal 133 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dimana pasal itu masih terkait dengan
PP 32 tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Dalam aturan itu disebut sebuah jalan dimana pembatasan akan dilakukan, maka mesti memenuhi kriteria, antara lain

a. Memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan apasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar
dari 0,5 (nol koma lima); dan
b. Telah tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek
yang memenuhi standar pelayanan minimal pada jalan, kawasan, atau koridor yang bersangkutan.

2. Melanggar Asas dalam UU HAM

Hakim juga menilai membatas larangan sepeda motor melintas sepanjang Bundaran HI – Jalan Medan Merdeka Barat tak memberikan solusi atas masalah kelancaran dan keterjangkauan lalu lintas di kawasan tersebut.

Belum lagi tak ada solusi alternatif berupa jalur khusus bagi kendaraan sepeda motor atau jalur alternatif dengan aksebilitas yang seimbang.

Hal ini membuat Pergub tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Atau cara Pemprov DKI tak asas keadilan dan asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan serta tidak berdasar pada asas kejelasan tujuan, khususnya asas ke lima, yaitu kedayagunaan dan kehasilgunaan.

3. Tak memberi perlindugan hukum secara setara

Hakim berpandangan bahwa pembentukan suatu peraturan perundangan-undang/Pergub mesti
memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara sama dan setara bagi segenap warga negara.

Sehingga tidak hanya melindungi serta memberikan keistimewaan bagi sebagian orang khusus tertentu sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here