Pimpinan DPR Tumpul di Hadapan Setya Novanto

Jakarta, PONTAS.ID – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti masih dipertahankannya Setya Novanto di kursi ketua DPR. Empat pimpinan DPR lainnya pun dinilai tumpul dan keok karena tak segera mengambil sikap dari penahanan Novanto.

“Saya kira pimpinan sebagai satu alat kelengkapan sendiri memang keok dan tumpul. Mereka juga setali tiga uang dengan Setnov walau tak sampai berstatus tersangka,” ujar Lucius saat dihubungi, Selasa (28/11/2017).

Sifat pimpinan DPR memang kolektif kolegial, sehingga dianggap ketidakhadiran satu pimpinan tidak akan berdampak signifikan. Hanya saja ‘tumpul’ nya pimpinan dalam masalah Novanto dinilai telah mencederai rakyat.

“Hampir bisa dikatakan bahwa alat kelengkapan DPR bernama Pimpinan ini lebih cenderung memicu masalah ketimbang menjadi saluran untuk mencari solusi atas masalah yang membelit DPR sebagai lembaga,” imbuh dia.

Lucius juga menyoroti pernyataan kontroversial salah satu pimpinan DPR di tengah kasus Novanto. Hal ini dinilainya justru menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi DPR untuk bekerja.

“Hanya dalam soal Novanto juga pimpinan tertentu cenderung melakukan pembelaan berlebihan. Pembelaan yang sulit dicerna, karena bahkan rakyat kecil saja tahu, sikap yang tepat bagi seorang tersangka itu seperti apa?” sebut Lucius.

“Pembelaan pimpinan tertentu merusak nalar publik dalam menilai seorang tersangka korupsi. Pembelaan pimpinan terhadap seorang tersangka mengesankan bahwa DPR lebih intim dengan korupsi ketimbang mengenyahkannya karena telah merusak bangsa,” lanjutnya.

Lucius juga mendorong DPR untuk melakukan evaluasi pimpinan DPR menyusul ditahannya Novanto. Baginya publik membutuhkan DPR yang bekerja untuk menghasilkan sebuah kebijakan, ketimbang kegaduhan publik.

“Jadi sudah sepantasnya pimpinan DPR memang ikut bertanggung jawab atas mandulnya DPR dalam menghasilkan kebijakan penting bagi rakyat,” tegas Lucius.

DPR menurut dia harus menunjukkan citra bersih, jauh dari hal-hal yang identik dengan korupsi. Itu dinilai Lucius harus dimulai dari contoh yang diberikan pimpinannya terlebih dahulu. Empat wakil DPR saat ini adalah Fadli Zon, Taufik Kurniawan, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto.

“Dengan pimpinan yang bersih dari masalah, sebagian masalah DPR bisa terselesaikan. Maka saya kira memang kita tak hanya terbatas mengevaluasi Setnov saja, tetapi juga performa pimpinan DPR yang lain yang juga lekat dengan masalah karena kapasitas dan integritas pribadi yang tidak memadai,” papar dia.

Sarankan Mundur

Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan kembali menyarankan agar Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Seruan itu dilontarkan Zulkfli lantaran Novanto sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

“Saya sudah meminta kan awal-awal kalau nggak lupa, kalau pak Setya Novanto mundur itu baik untuk dirinya, baik untuk DPR, untuk Golkar nah itu pesan saya,” tandas Zulkfli di gedung DPR, Selasa (28/11/2017).

Menurut Zulkfli, jika Novanto terlalu lama tidak mengundurkan diri maka akan merusak citra DPR. Selain itu, juga terjadi kekosongan pimpinan dewan yang bisa menganggu kinerja lembaga legislatif itu.

“Setya Novanto mundur kan bagus cepat langsung diganti biar nggak lama kosong. Makannya bagus buat dirinya (Setya Novanto), DPR, Golkar,” kata Ketua Umum DPP PAN itu.

Ia juga mengakui pergantian Ketua DPR merupakan hak Partai Golkar.

“Mana bisa (fraksi lain rekomendasi Setya Novanto mundur), mengganti kan itu haknya Partai Golkar;” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pimpinan DPR sebelumnya berencana menggelar rapat pimpinan untuk membahas pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR pengganti Setya Novanto yang saat ini ditahan KPK. Namun hingga saat ini, rapat belum juga digelar.

Tidak diketahui pula apakah rencana penunjukan Plt Ketua DPR akan jadi dilakukan. Mengingat tidak ada tanda-tanda dari pimpinan DPR untuk mau segera menangani permasalahan Novanto yang ditahan karena terlibat dalam korupsi e-KTP itu.

“Kita masih nunggu dari kesetjenan. Kan masih ada pimpinan yang masih dinas ke luar, tunggu pengaturan waktu. Tapi rapim ini sifatnya rutin. Tentu semua tergantung biro pimpinan, biasanya bahas surat-surat masuk,” ujar Taufik dalam perbincangan, Senin (27/11).

Taufik menyebut rapim baru akan dibahas saat 4 pimpinan DPR lengkap. Sebab Wakil Ketua DPR Fadli Zon baru saja tiba di Indonesia setelah kunjungan kerja ke Eropa termasuk Polandia, sementara Wakil Ketua DPR Agus Hermanto masih tugas diplomasi parlemen di New Zealand dan Fahri Hamzah tengah kunker ke Australia.

“Setiap pengaturan diatur oleh pimpinan yang koordinasi kesetjenan. Nunggu lengkap dulu, masih nunggu konfirmasi kehadiran,” jelas Taufik.

Novanto tak mau mundur atau dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua DPR, meski saat ini tengah mendekam di Rumah Tahanan KPK.

Ia meminta MKD tak menggelar sidang yang membahas kelanjutan nasibnya di parlemen hingga keluarnya putusan gugatan praperadilan yang diajukannya melawan KPK.

Sidang perdana gugatan praperadilan akan digelar di PN Jakarta Selatan pada Kamis (30/11/2017).

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here