Ia menjelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan memanggil dua direktorat jenderal (Ditjen) yaitu Ditjen Perkebunan dan Tanaman Pangan.
“Memang harus ditangani di situ sebab lahan masyrarakat,” terang Menteri Siti ketika ditemui sesuai peluncuran buku dan coffee morning bertajuk Refleksi lima tahun aksi korektif mengelola lingkungan hidup dan kehutananan di Auditorium Dr. Soejarwo Gedung Manggala Wanabakti di Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Menurut Siti, masyarakat harus diberikan alternatif untuk penghidupan agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ia mengungkapkan mekanismenya sudah disusun sejak tahun lalu, tetapi terkendala masalah penyuluhan.
Karena itu, Kementerian Pertanian dilibatkan untuk bimbingan dan penyuluhan pada para petani dalam pengelolaan lahan tanpa bakar.
“Ketika masyarakat mengerti itu yang paling penting. Bagaimana masyarakat bisa mengerti kalau penghidupannya saja tidak jelas,” tutur Menteri Siti.
Terkait meningkatnya jumlah titik panas secara siginfikan di Kalimantan, Siti sudah meminta Direktur Jenderal Penegakan Hukum untuk memeriksa lahan milik korporasi atau masyarakat yang terbakar. Menteri Siti mengungkapkan ada dugaan satu lahan milik perusahaan di Kalimantan yang terbakar, tetapi masih harus diverifikasi di lapangan. Meski demikian, lahan yang terbakar kebanyakan milik masyarakat.
“Manggala Agni sudah turun berserta tim dari daerah oleh pak presiden sudah diingatkan juga,” pungkasnya.
Penulis: Hartono
Editor: Idul HM
