Jakarta, PONTAS.ID – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung dengan usulan dana saksi Pemilu 2019 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan tidak dibebankan ke partai politik. Ia menilai sistem politik Indonesia saat ini berbiaya mahal.
“Saya setuju. Kita harus bikin sistem politik Indonesia enggak mahal,” ujar Prabowo, Kamis (25/10/2018).
Prabowo membandingkan biaya politik di Indonesia dengan Inggris, Perancis, dan negara-negara di Eropa lainnya.
Menurut dia, untuk menjadi anggota parlemen di Inggris hanya membutuhkan dana sekitar 100 hingga 200 pounsterling atau setara Rp 4 juta. Selain itu, karena dianggap sebagai bagaian dari layanan publik, pemilik stasiun televisi tidak menarik bayaran dari para calon anggota parlemen yang ingin menyampaikan visi, misi, dan programnya.
Calon presiden nomor urut 02 itu juga berpendapat, pembiayaan saksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat mengurangi potensi anggota parlemen melakukan korupsi. Namun, ia menegaskan bahwa jangan sampai dana saksi tersebut justru memberatkan APBN.
“Jadi setiap usaha untuk mengurangi ongkos politik saya setuju. Ini juga mengurangi korupsi dan segala macam,” tuturnya.
“Saya sangat mendukung, kita harus cari jalan bagaimana kita kurangi poltitical cost kalau bisa. Saya sangat mendukung upaya-upaya itu. Tentunya jangan memberatkan penghasilan negara,” kata Prabowo. Sebelumnya, Komisi II DPR RI mengusulkan dana saksi Pemilu 2019 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan bukan dibebankan ke partai politik.
Sebelumnya, Komisi II DPR RI mengusulkan dana saksi Pemilu 2019 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan bukan dibebankan ke partai politik.
